1 hour ago
5
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua Badan Kebudayaan Nasional PDIP Aria Bima(Antara)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima mengatakan pembahasan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen perlu didasarkan pada efektivitas kerja fraksi di DPR. Ia menyebut angka 4% tidak ideal jika dikaitkan dengan kebutuhan minimal anggota fraksi untuk menjalankan fungsi di komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya.
Menurut Aria, ukuran efektivitas tersebut dapat dihitung dari kebutuhan anggota fraksi di 13 komisi DPR. Ia memperkirakan setiap komisi idealnya diisi sedikitnya tiga anggota dari masing-masing fraksi agar dapat menjalankan berbagai fungsi dan penugasan secara efektif.
"Kalau kita hitung efektivitas per fraksi di dalam komisi, real kalau 2 kurang. Kalau 1 apa lagi, yang efektif adalah 3," kata dia di Jakarta, Rabu (16/9).
Dengan kebutuhan tiga anggota di setiap komisi, Aria menghitung diperlukan sekitar 39 anggota untuk satu fraksi, yakni 13 komisi dikalikan tiga anggota. Jumlah tersebut belum memperhitungkan keterlibatan anggota dalam delapan badan DPR, panitia khusus (pansus), panitia kerja (panja), hingga penugasan lainnya.
Atas dasar itu, Aria mengatakan besaran parliamentary threshold nantinya perlu mempertimbangkan komposisi anggota DPR secara keseluruhan. Jika jumlah anggota DPR tetap berada di sekitar 580 orang atau meningkat menjadi 600 hingga 620 kursi, menurut dia, angka 4% belum menggambarkan kebutuhan efektivitas sebuah fraksi.
"Jadi kalau angkanya nanti anggota DPR ini masih 580 atau katakanlah naik 600, maka betul yang pasti tidak 4%. Karena 39 itu lebih dari 4%," ujarnya.
Aria menyebut pembahasan mengenai ambang batas kini juga tidak terlepas dari komunikasi politik antarpartai. Ia mengatakan terdapat pembicaraan untuk membangun konsensus, termasuk mengenai rentang angka parliamentary threshold.
Namun, Aria menegaskan pembahasan tidak hanya menyangkut angka ambang batas. Sejumlah hal lain, seperti penambahan jumlah kursi DPR dan besaran rentang kursi di setiap daerah pemilihan (dapil), turut dibicarakan.
"Itu antara pasti tidak 4 dan pasti di atas 4. Di situlah PT akan membangun berbagai negosiasi antara 5 dan mungkin bisa 10," tutur Aria.
Ia menjelaskan penentuan angka tersebut idealnya dimulai dari kebutuhan kerja di masing-masing komisi. Selain fungsi legislasi, perhitungan juga perlu memperhatikan fungsi anggaran dan pengawasan, serta keterlibatan anggota dalam delapan badan DPR dan berbagai pansus.
Karena itu, Aria mengatakan batas ideal harus dihitung berdasarkan kebutuhan kinerja parlemen. Ia menyebut angka 4 persen berada di bawah kebutuhan tersebut, sementara angka akhirnya tetap menjadi bagian dari pembahasan politik antarfraksi.
"Jadi idealnya dari perhitungan kinerja. Kalau kinerja yang pasti tidak mungkin 4%. Jadi bisa berapa? Di atas 4%," katanya.
Dalam pembahasan tersebut, Aria mengatakan posisi PDIP juga akan ditentukan melalui mekanisme internal partai. Ia menyebut besaran kursi PDIP akan dibicarakan oleh fraksi dan Dewan Pimpinan Pusat, termasuk melalui komunikasi yang dilakukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Aria, komunikasi politik terkait parliamentary threshold juga berjalan beriringan dengan pembahasan jumlah kursi DPR. Selain itu, DPR membahas rentang alokasi kursi dalam setiap dapil, yang sebelumnya memiliki variasi seperti tiga hingga 10 kursi, serta kemungkinan perubahan komposisinya.
Pembahasan tersebut, lanjut Aria, berkaitan dengan prinsip keterwakilan masyarakat dalam sistem pemilu. Ia menilai desain dapil perlu turut diperhitungkan agar semakin sedikit suara pemilih yang tidak menghasilkan keterwakilan di parlemen.
Aria menyebut pengurangan suara yang terbuang sebagai salah satu bagian dari rekayasa konstitusional yang kemudian diterjemahkan dalam aturan perundang-undangan. Menurut dia, pertimbangan Mahkamah Konstitusi juga menjadi bagian dalam pembahasan untuk memperkuat asas representatif.
Salah satu opsi yang ia soroti adalah memperkecil rentang jumlah kursi dalam satu dapil. Dengan jumlah kursi per dapil yang lebih kecil, jumlah dapil berpotensi bertambah sehingga keterwakilan suara pemilih dapat diperluas. (E-3)
