Ilustrasi(Magnific.com)
Kenaikan yield Surat Utang Negara (SUN) dinilai dapat menjadi salah satu penyangga rupiah di tengah meningkatnya tekanan dari pasar keuangan global. Penyesuaian imbal hasil atau yield diperlukan untuk menjaga daya tarik aset Indonesia ketika yield US Treasury mendekati 5%, harga minyak berada di atas US$100 per barel, dan ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve kembali menguat.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, dalam kondisi yield US Treasury 10 tahun mendekati 5%, Fakhrul menilai yield SUN perlu diberikan ruang untuk melakukan price discovery. Trimegah memperkirakan yield SUN 10 tahun dapat bergerak menuju kisaran 7,3–7,5% apabila diperlukan sebagai market-clearing yield.
Kenaikan yield SUN tersebut, menurutnya, tidak semata-mata menunjukkan tekanan terhadap pasar obligasi domestik. Penyesuaian yield justru dapat membantu menjaga daya tarik aset Indonesia sehingga mengurangi tekanan terhadap arus modal dan rupiah ketika imbal hasil aset global meningkat.
“Kenaikan yield SUN justru dapat menjadi guardrail atau peredam bagi rupiah karena membantu mempertahankan daya tarik aset Indonesia ketika yield global naik," ujar Fakhrul dalam keterangan resminya, Senin (14/9).
Sebaliknya, lanjutnya, dengan mempertahankan yield domestik terlalu rendah ketika risk-free rate global meningkat berisiko mengurangi insentif investor asing untuk menempatkan dana di Indonesia. Dalam kondisi tersebut, tekanan yang semestinya diserap melalui pasar obligasi dapat berpindah ke nilai tukar.
“Kalau yield tidak diperbolehkan melakukan adjustment, tekanan akhirnya dapat berpindah ke rupiah. Saya lebih memilih sebagian adjustment terjadi secara sehat melalui bond market daripada seluruh shock harus diserap oleh currency.”
Fakhrul sebelumnya memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar US$11 miliar capital inflow untuk membantu menjaga kestabilan neraca pembayaran dan rupiah. Karena itu, menjaga daya tarik relatif aset rupiah menjadi semakin penting ketika persaingan memperoleh modal global meningkat.
Di sisi lain, tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih dapat dikelola apabila respons kebijakan dilakukan secara tepat. Selain pasar obligasi, Bank Indonesia memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mulai dari intervensi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), pengelolaan likuiditas hingga instrumen pasar uang dan valas.
Fakhrul menilai pelemahan rupiah dari level saat ini seharusnya relatif terbatas apabila policy reaction function dilakukan secara tepat dan konsisten.
“Saya lihat potensi pelemahan rupiah hanya sampai ke 17.800 per dolar AS," tuturnya
Menurutnya, kondisi saat ini tidak menjadi alasan untuk terlalu bearish terhadap rupiah. Yang terpenting adalah memastikan setiap tekanan eksternal diserap oleh instrumen dan pasar yang tepat, bukan dibebankan seluruhnya kepada BI Rate.
Menurutnya, tekanan yang berasal dari kenaikan yield global perlu sebagian diserap melalui penyesuaian yield SUN. Sementara itu, jika terjadi volatilitas berlebihan di pasar valuta asing, Bank Indonesia dapat meredamnya melalui intervensi.
“Kalau persoalannya kebutuhan dolar yang bersifat struktural, pemerintah dan BI perlu memperkuat LCT, ekspor, FDI, serta sumber pembiayaan eksternal lainnya. Kita jangan meminta BI Rate menyelesaikan semuanya,” terangnya.
Selain penyesuaian yield SUN, penguatan Local Currency Transaction (LCT) dinilai dapat membantu Indonesia menghadapi perubahan kondisi likuiditas global. LCT memungkinkan transaksi perdagangan dan investasi dilakukan menggunakan mata uang lokal sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sebagai satu-satunya sumber likuiditas eksternal.
Indonesia telah memperluas LCT dengan Singapura untuk transaksi berjalan, investasi langsung dan pembayaran lintas negara dalam rupiah dan dolar Singapura. BI juga memperkuat mekanisme renminbi melalui Renminbi Clearing Bank.
Namun, menurut Fakhrul, pengembangan LCT perlu ditingkatkan dari sekadar mekanisme penyelesaian transaksi menjadi instrumen yang mampu memperkuat likuiditas, lindung nilai dan pembiayaan perdagangan maupun investasi.
“LCT generasi pertama berbicara mengenai settlement. LCT berikutnya harus berbicara mengenai liquidity, hedging, trade finance dan investment financing.”
Menurutnya, penguatan LCT bukan ditujukan untuk menggantikan dolar AS, melainkan menyediakan alternatif sumber likuiditas ketika kondisi pasar global mengalami tekanan.
“Saya tidak melihat LCT sebagai de-dollarization. Saya melihatnya sebagai monetary redundancy. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, Indonesia tidak seharusnya hanya mempunyai satu jalan untuk memperoleh likuiditas eksternal," imbuhnya.
Di sisi pemerintah, upaya menjaga rupiah juga perlu dibarengi kebijakan yang memperbaiki struktur kebutuhan dan pasokan valuta asing. Kenaikan harga minyak meningkatkan kebutuhan dolar untuk impor energi, sementara yield global yang lebih tinggi membuat biaya memperoleh modal eksternal menjadi semakin mahal.
Karena itu, pemerintah perlu mendorong kebijakan yang mengurangi structural dollar demand sekaligus memperbesar structural dollar supply. Peningkatan produksi domestik, ekspor, investasi langsung dan kebijakan yang menurunkan risiko berusaha menjadi semakin penting dalam kondisi tersebut.
“BI dapat membeli waktu dan meredam volatilitas. Tetapi pemerintah yang pada akhirnya harus memperbaiki struktur kebutuhan dan pasokan valuta asing Indonesia," katanya.
Fakhrul juga menilai kebijakan energi seperti B50, peningkatan kapasitas produksi domestik, percepatan FDI serta diversifikasi sumber pembiayaan eksternal perlu diperkuat. Pemerintah juga perlu mendorong perusahaan Indonesia memperoleh pembiayaan dari perbankan asing, termasuk dari Jepang, China, Korea dan Singapura.
“Kita perlu bergerak dari ketergantungan pada portfolio inflow menuju struktur capital flow yang lebih berimbang antara portfolio, FDI dan private-sector financing," pungkasnya. (H-2)

















































