BPS Manfaatkan Sensus Ekonomi 2026 untuk Perkuat DTSEN

Petugas mendata warga saat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Palembang, Sumatra Selatan, Rabu (5/8/2026).(Antara/Nova Wahyudi)

BADAN Pusat Statistik (BPS) berencana memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk hasil Sensus Ekonomi 2026, untuk memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil guna meningkatkan akurasi data kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Direktur Metodologi dan Sains Data BPS, Setia Pramana, menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kanal, baik internal BPS maupun kolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Proses ini juga didukung dengan penguatan metodologi pengolahan data.

"Salah satu sumber data yang mungkin bisa kita gunakan adalah Sensus Ekonomi 2026. Data tersebut diharapkan tidak hanya memotret kegiatan ekonomi, tetapi juga menangkap kondisi sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif," ujar Setia dalam diskusi metodologi di Jakarta, Jumat (11/9).

Penguatan Metodologi dan Akurasi Data

Selain integrasi data sensus, BPS terus meningkatkan kualitas metode pemodelan Proxy Means Test (PMT). Metode ini krusial untuk memperkuat ketepatan pengelompokan desil masyarakat dalam DTSEN, sehingga menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Setia menegaskan bahwa DTSEN bersifat dinamis karena status sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Pemutakhiran rutin diperlukan agar kebijakan pemerintah, terutama dalam penyaluran bantuan, tetap tepat sasaran bagi warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi.

Dampak terhadap Penyaluran Bansos

Tenaga Ahli Kementerian Sosial, Andi Kurniawan, menambahkan bahwa pemanfaatan DTSEN telah memberikan dampak signifikan terhadap perluasan cakupan bantuan sosial (bansos). Tercatat, terdapat sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru yang kini terakomodasi berkat penggunaan data tunggal tersebut.

"Pemerintah sangat terbuka untuk menyempurnakan model data ini. Dengan DTSEN, banyak warga yang sebelumnya tidak terjangkau kini bisa mendapatkan bantuan," kata Andi.

Digitalisasi dan Dynamic Social Registry

Ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan Dynamic Social Registry agar setiap perubahan kondisi ekonomi warga terekam secara otomatis dalam sistem. Selain itu, digitalisasi bansos direncanakan mulai diimplementasikan secara penuh pada awal 2027.

Pemerintah juga mendorong peran aktif masyarakat sebagai agen perlindungan sosial (perlinsos). Agen ini bertugas membantu kelompok rentan, seperti lansia atau warga tanpa akses digital, untuk melakukan pendaftaran bantuan secara mandiri. "Siapa pun boleh menjadi agen perlinsos untuk membantu sesama," pungkas Andi. (Ant/I-2)