2 hours ago
4
Pemerintah Nepal tengah menyusun undang-undang baru buat pendaki Gunung Everest(Dok. Antara)
PEMERINTAH Nepal tengah menyiapkan regulasi ketat yang melarang pendaki tanpa pengalaman di ketinggian ekstrem untuk mendaki Gunung Everest. Langkah ini diambil guna memastikan keselamatan dalam ekspedisi komersial yang dikenal paling menantang secara teknis di dunia tersebut.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pendaki Gunung Nepal, Rajendra Lama, mengungkapkan bahwa rincian rancangan undang-undang (RUU) tersebut saat ini masih dalam tahap penyusunan. Fokus utama aturan ini adalah mewajibkan setiap pendaki memiliki rekam jejak pendakian di puncak tertentu sebelum diizinkan menuju Everest.
"Salah satu langkah baru yang paling signifikan adalah persyaratan memiliki pengalaman mendaki di ketinggian ekstrem bagi siapa pun yang berencana mendaki Everest," ujar Lama dilansir dari Antara, Selasa (15/9).
Saat ini, para anggota parlemen Nepal masih mendiskusikan kriteria spesifik mengenai jumlah pendakian yang harus dipenuhi. Opsi yang dibahas mencakup kewajiban pernah mendaki puncak dengan ketinggian di atas 7.000 hingga 8.000 meter sebagai syarat memperoleh izin pendakian.
Meski pembahasan terus berjalan, publikasi pendakian Explorersweb memprediksi aturan baru ini kemungkinan besar belum bisa diberlakukan pada musim pendakian musim semi 2027. Selain syarat teknis, asosiasi juga merekomendasikan pendaki memiliki asuransi komprehensif yang mencakup evakuasi darurat helikopter dan biaya pemulangan jenazah.
Di sisi lain, pemerintah Nepal telah resmi menaikkan biaya izin pendakian (permit) bagi warga asing. Untuk musim semi (Maret-Mei), tarif naik dari US$11.000 menjadi US$15.000 atau sekitar Rp264,5 juta per pendaki.
Sementara itu, biaya untuk musim gugur ditetapkan sebesar US$7.500 dolar AS (sekitar Rp132,3 juta), serta US$3.750 (sekitar Rp66,1 juta) untuk musim dingin dan musim panas. Sistem tarif baru ini dilaporkan sudah mulai diterapkan pada musim pendakian saat ini. (Z-10)
