5 days ago
1
Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faizal(MI/Lina Herlina)
FENOMENA penerima bantuan sosial (bansos) yang rekeningnya terindikasi digunakan untuk judi online (judol) di Sulawesi Selatan, ternyata paling marak terjadi di Makassar.
Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faizal, mengungkapkan bahwa kompleksitas kasus ini jauh lebih rumit dari sekadar pencabutan bantuan, di mana banyak penerima yang justru menjadi korban karena rekeningnya dipakai orang lain tanpa sepengetahuan mereka.
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mencatat, kasus rekening penerima bansos yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online paling banyak ditemukan di wilayah Makassar.
Malik Faizal, menjelaskan bahwa tingginya angka di daerah perkotaan ini tidak lepas dari faktor akses teknologi. "Paling banyak di Makassar. Daerah kota. Kenapa kota? Karena di situ teknologi. Karena judol itu pakai teknologi," jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki data persentase pasti karena kasus ini bersifat sangat dinamis dan bisa berubah dalam hitungan hari.
Bukan Sekadar Pencabutan
Malik Faizal menekankan bahwa persoalan rekening bansos yang terindikasi judol tidak bisa disederhanakan. Banyak di antaranya merupakan kasus yang kompleks dengan latar belakang berbeda-beda.
"Yang terminit dihapus itu karena terindikasi judol, itu karena sebenarnya kan kasusnya kompleks, berbeda-beda, tidak sama. Jadi ada yang rekeningnya dipakai judol, tapi orangnya tidak judol," jelasnya, di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel, Makassar, Jumat (7/8).
Ia mencontohkan kasus di Takalar, seorang nenek penerima bansos kehilangan hak bantuannya karena rekeningnya dipakai anaknya sendiri untuk bermain judi online tanpa sepengetahuannya.
"Modelnya kayak di Takalar itu waktu tadi, nenek-nenek yang punya tapi dipakai judol sama anaknya. Anaknya yang pakai," ungkap Malik Faizal.
Selain itu, ditemukan pula kasus di mana pendamping penerima PKH yang sama penerima, justru memanfaatkan rekening penerima yang didampinginya untuk transaksi judol.
Pemutihan yang Tak Bersalah
Menghadapi kompleksitas ini, Dinsos Sulsel menerapkan kebijakan selektif. Bagi penerima yang rekeningnya dipakai orang lain tanpa sepengetahuan mereka, diberikan kesempatan untuk dinormalkan kembali dan tetap menerima bansos.
"Jadi orang-orang yang seharusnya tetap dapat bansos, tapi kalau yang betul-betul pakai judol terindikasi, tidak bisa bantu," tegas Malik Faizal
Saat ini, pihaknya tengah melakukan "cleansing" data untuk memastikan penerima bansos benar-benar layak, sekaligus mengeluarkan mereka yang sudah tidak membutuhkan karena tingkat kesejahteraannya meningkat.
Meski ada pencabutan akibat judol, jumlah penerima bansos di Sulawesi Selatan justru mengalami peningkatan. Jika pada Desember 2025 tercatat sekitar 300 ribu keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), kini angka tersebut naik menjadi 311 ribu, bertambah sekitar 10 ribu penerima.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa pada triwulan kedua 2026, terdapat 1.494.652 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang terindikasi judi online melonjak drastis dibandingkan 600 ribu kasus pada 2025.
"Ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 yang lalu, yang jumlahnya mencapai hampir 600.000. Tetapi tahun ini cukup mengejutkan juga, ternyata angkanya hampir mencapai 1,5 juta keluarga penerima manfaat yang terindikasi main judol," ujar Gus Ipul.
Kemensos pun menangguhkan penyaluran bansos bagi 1,49 juta penerima yang terindikasi, seraya melakukan penelusuran bersama PPATK, Kementerian Komdigi, dan pemerintah daerah. (LN/E-4)
