2 hours ago
6
Ilustrasi(Dok Istimewa )
PEMERINTAH saat ini tengah mendorong program hilirisasi kakao untuk mendongkrak nilai tambah. Sebagai salah satu komoditas strategis yang menjadi andalan ekspor, pemerintah juga membenahi perkebunan kakao rakyat melalui peremajaan tanaman.
Sebagai produsen kakao dunia, posisi Indonesia kini turun drastis dari nomor 3 dunia kini berada di urutan 7 dengan produksi kakao sebanyak 200 ribu ton. Penyebabnya, banyak tanaman yang produktivitasnya menurun karena sudah berumur tua. Rata-rata produktivitas kakao dalam negeri hanya 700-800 kg/ha, padahal di negara lain mencapai 1,5 juta ton/ha.
Direktur Perbenihan Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Ebi Rulianti, mengatakan, pemerintah telah membuat program hilirisasi kakao dari tahun 2025-2027. Program tersebut menyasar 247.260 ha lahan kakao petani guna memastikan pasokan bahan baku untuk industri hilir. Terdapat dua program utama yakni peremajaan kakao rakyat dan perluasan lahan kakao.
Pada 2025 sebagai fase inisiasi telah terlaksana perluasan areal kebun kakao sekitar 200 ha dan peremajaan 4.066 ha. Tahun 2026 merupakan fase akselerasi masif, sehingga pemerintah menargetkan perluasan areal sekitar 71.722 ha dan peremajaan 102.488 ha.
Sementara pada 2027 menjadi fase stabilisasi dengan target 59.974 ha. Perinciannya perluasan 19.700 ha dan peremajaan 40.274 ha.
“Dalam program hilirisasi tersebut, pemerintah memberikan bantuan benih sebanyak 1.000 batang per hektara dan bantuan upah kerja,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (10/9).
Dalam upaya percepatan program hilirisasi, Ebi mengatakan, saat ini pemerintah tengah merevisi Keputusan Menteri Pertanian No. 25/Kpts/Kb.020/5/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao.
Pemerintah, lanjutnya, juga telah menetapkan kebun produksisebagai kebun batang bawah dan penghasil entres. Kemudian, pengaktifan Kembali Kebun sumber benih (KSB) yangselama ini sudah tidak aktif.
“Kami juga mendorong stakeholder untuk mengajukanpenetapan KSB dan kebun produksi, percepatan prosespenerbitan SK,” terang dia.
Sementara itu Plt Kepala Divsisi Penyaluran Dana Program Pangan dan Hilirisasi BPDP, Arfie Thahar mengatakan, ada dua program BPDP dalam mendukung program hilirisasi perkebunan kakao. Di bagian hulu, BPDP bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, dan menindaklanjuti Rekomendasi Teknis Dirjen Perkebunan.
“Kami menyediakan anggaran untuk program peremajaan perkebunan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM perkebunan, baik dalam bentuk pendidikan maupun pelatihan,” tutur dia.
Sementara dibagian hilir dan penguatan akses pasar, ungkap Arfie, BPDP menerima proposal langsung dari pelaku usaha. Baik untuk kegiatan riset perkebunan untuk menghasilkan inovasi produk dan teknologi hingga siap ke tahap komersial, serta rekomendasi pengambilan kebijakan.
“Kami siap memberikan dukungan pendanaan untuk meningkatkan nilai tambah produk kakao dan turunannya,” terangnya.
Untuk program pangan dan hilirisasi, BPDP membuka kesempatan melalui jalur seleksi. Jalur ini dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan melalui pengumuman resmi dari BPDP melalui Call For Proposal Program Hilirisasi. Pengajuan proposal dapat dilakukan Badan Usaha, termasuk Koperasi dan UMKM, Asosiasi/Organisasi Profesi di bidang Perkebunan dan Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi.
Jalur lainnya adalah melalui lomba. Jalur ini ditujukan untuk program hilirisasi skala yang lebih kecil dengan peserta dari masyarakat umum. Pada jalur ini pendanaan program hilirisasi akan diberikan pada pemenang Lomba yang telah melalui proses penilaian oleh tim.
Sementara itu, Ketum Asosiasi Kakao Indonesia- Cacao Sustainability Partnership (Askindo CSP), Jefrey Haribowo menegaskan, pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam program hilirisasi. Apalagi kemudian ada upaya untuk memperbaiki bagian hulu yakni perkebunan kakao rakyat.
Bahkan Askindo kini telah bekerja sama dengan CSP telah berintergrasi sejak 14 Agustus 2026 untuk memperkuat dukungan terhadap kakao Indonesia dari hulu hingga hilir. Apalagi posisi Indonesia sebagai produsen kakao dunia kian menurun.
Pada 2010, Indonesia masih menempati peringkat 3 sebagai produsen kakao dunia. Namun pada 2025, hanya menempati peringkat 7 sebagai produsen kakao dunia. Produksi biji kakao Indonesia sebanyak 200.000 ton pada musim 2024/2025. Padahal disisi lain, permintaan kakao dan cokelat dunia mengalami peningkatan 2-3% setiap tahun.
Meski terdapat sekitar 1,4 juta ha lahan kakao di Indonesia, menurut Jefrey, luasan tersebut terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut berdampak pada industri kakao dalam negeri. Dari 11 industri pengolahan kakao dengan kapasitas 700.000 ton, utilisasinya hanya 51 persen.
Karena itu, Jefrey menegaskan, Askindo CSP sangat mendukung upaya percepatan ketersediaan benih kualitas tinggi untuk perbaikan lahan kebun kakao yang hampir 99 persen dimilik pertani.
“Kami juga berharap pemerintah untuk memperkuat kualitas dan kuantitas pekerja penyuluh dan fasilitator yang berfokus pada kakao,” imbuhnya.
Dengan segala permasalahan yang kini dihadapi petani, Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKI), Arif Zamroni berharap, pemerintah memperkuat pendampingan kepada petani kakao, pemberdayaan kualitas produksi dan SDM, serta dukungan advokasi kebijakan yang berpihak kepada petani.
“Jadi dukungan pemerintah bukan hanya di kebun, tapi dari kebun hingga kebijakan. Untuk itu perlu sinergi dan kolaborasi lintas sektoral,” pungkasnya. (E-4)
