2 hours ago
3
ilustrasi(Antara)
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyatakan pihaknya masih menunggu detail lebih lanjut terkait rencana pemerintah yang ingin membuatkan rekening bank otomatis terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan ini direncanakan menyasar Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun sebagai sarana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sosial (bansos).
“Jadi kita sebenarnya masih menunggu detailnya, tapi secara konsep ini baik jika pembukaan rekening bisa dilakukan secara langsung untuk penyaluran,” ujar Dipo di Jakarta, Kamis (10/9).
Dipo menilai, jika konsep penyaluran BLT melalui pembukaan rekening baru ini berjalan sesuai rencana, kebijakan tersebut tergolong positif. Namun, ia memberikan catatan kritis mengenai tujuan objektif dari langkah pemerintah tersebut.
“Yang menjadi pertanyaan adalah apa objektifnya, apakah benar-benar untuk bansos atau bukan. Belum tentu semua penduduk membutuhkan bansos, jadi ini yang masih perlu penjelasan lebih lanjut,” tuturnya.
Kritik Terhadap Inklusi Keuangan
Dipo juga menyoroti argumen pemerintah yang menyebut kebijakan ini sebagai langkah meningkatkan inklusi keuangan. Menurutnya, esensi inklusi keuangan bukan sekadar kepemilikan rekening bank, melainkan kemudahan akses terhadap pendanaan.
“Masalah inklusi keuangan itu lebih ke arah akses pendanaan. Misalnya, saat seseorang membutuhkan sesuatu, ia bisa mengajukan pinjaman. Jadi bukan hanya masalah memiliki rekening saja,” jelas Dipo.
Tantangan Implementasi di Daerah
Selain masalah konsep, Dipo mempertanyakan alasan pemerintah yang cenderung hanya memilih bank tertentu seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai mitra penyaluran. Ia menilai, jangkauan lembaga keuangan lain di daerah terpencil seharusnya juga dipertimbangkan.
“Di daerah pelosok atau pulau-pulau terpencil, peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau koperasi setempat mungkin sebenarnya lebih besar. Kami masih menunggu detailnya. Jika objektifnya untuk penyaluran bansos, kami setuju, namun tantangan implementasinya sangat banyak. Ini bukan hal yang bisa dipaksakan begitu saja,” pungkasnya. (E-3)
