DPR Sorot Desil Berdampak pada Ribuan Mahasiswa tak Bisa Bayar UKT

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (F-PG), Dapil Jawa Barat I, Atalia Praratya(Dok.Istimewa)

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (F-PG), Dapil Jawa Barat I, Atalia Praratya, menyoroti soal sistem klasifikasi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia mengatakan ketidakberesan pada desil akan berdampak pada penyaluran bantuan sosial (bansos) misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. 

Atalia memaparkan sejumlah temuan yang menurutnya menjadi bukti nyata bahwa sistem desil saat ini jauh dari akurat. Berdasarkan data, dari 86.118 pendaftar yang lolos jalur SNBT 2026, hanya 39.662 orang yang akhirnya dinyatakan layak menerima KIP Kuliah setelah disaring DTSEN. Sisanya, 46.456 pendaftar, dinyatakan belum memenuhi kriteria dan di dalamnya terdapat 2.656 mahasiswa yang datanya bahkan belum pernah masuk ke dalam sistem desil kesejahteraan sama sekali.

"Desil ini seharusnya jadi alat bantu pemerintah menyasar yang paling membutuhkan, bukan malah jadi tembok yang menghalangi anak-anak miskin untuk kuliah. Kalau alat ukurnya saja bermasalah, bagaimana mungkin keadilan sosial yang dijanjikan negara bisa sampai ke rakyat?,” tegas Atalia dikutip Selasa (15/9).

Selain itu, kata dia, tercatat ada 60.000 calon mahasiswa baru tidak melakukan daftar ulang ke perguruan tinggi negeri karena kendala biaya kuliah, sebuah angka yang mencerminkan skala nyata dari persoalan ini di lapangan.

Menurutnya ada perubahan pada desil yang berdampak terhadap fenomena pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kuliah. Mahasiswa yang semula berada di desil 1–4 tiba-tiba berpindah ke desil 6–10 saat proses verifikasi berlangsung, tanpa ada perubahan signifikan pada kondisi ekonomi keluarganya.

"Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada anak-anak yang sudah berjuang lolos seleksi, sudah punya mimpi untuk kuliah, tapi harus pulang dengan tangan hampa hanya karena kesalahan input data atau metode pemeringkatan yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan," terang Atalia. (H-4)