Indonesia Dorong Reformasi PBB dalam Pemilihan Sekjen Baru 2027

1 hour ago 4
Indonesia Dorong Reformasi PBB dalam Pemilihan Sekjen Baru 2027 Kedua juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Vahd Nabyl A. Mulachela (kanan) dan Yvonne Mewengkang, dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (17/9/2026).(Antara)

PEMERINTAH Indonesia secara resmi menyatakan harapannya agar Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terpilih yang akan menjabat mulai tahun depan dapat melanjutkan agenda reformasi organisasi. Langkah ini dinilai krusial guna memenuhi aspirasi masyarakat global terhadap lembaga multilateral tersebut.

Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa posisi Indonesia selaras dengan banyak negara lain yang menginginkan perubahan struktural di tubuh PBB. Hal tersebut disampaikan Yvonne usai taklimat media di Jakarta, Kamis (17/9).

Indonesia menekankan pentingnya kepemimpinan Sekjen PBB yang baru dalam membawa organisasi menjadi lebih kredibel, efektif, dan efisien. Reformasi ini dianggap sebagai syarat mutlak agar PBB mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

"Yang terpenting adalah mereka bisa membuktikan diri atas bagaimana visi yang mereka miliki untuk PBB," ujar Yvonne. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia tidak memiliki preferensi khusus terhadap kandidat tertentu atau asal negara calon sekjen, mengingat mekanisme penentuan tetap berada di tangan Dewan Keamanan PBB.

Menipiskan Kesenjangan Komitmen

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, mengungkapkan bahwa Indonesia sedang menggalang kekuatan bersama negara-negara sepemikiran (like-minded countries). Tujuannya adalah menyampaikan pesan kolektif kepada Sekjen PBB baru yang akan memulai masa jabatan pada 1 Januari 2027.

Nabyl menyoroti perlunya PBB yang kini berusia 80 tahun untuk tetap relevan dengan realitas dunia modern. "Kami ingin melihat kesenjangan antara komitmen PBB dengan kapasitas yang dimilikinya semakin tipis," tegasnya. Menurutnya, situasi geopolitik saat ini sudah sangat jauh berbeda dibandingkan saat PBB pertama kali dibentuk pada tahun 1945.

Informasi Pemilihan Sekjen PBB:

  • Masa Jabatan Baru: Dimulai 1 Januari 2027 (periode 5 tahun).
  • Dasar Hukum: Pasal 97 Piagam PBB (Diangkat Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan).
  • Status Saat Ini: Proses penggantian Antonio Guterres telah dimulai.

Kandidat yang Mengemuka

Berdasarkan data yang berkembang dalam proses pemilihan, beberapa nama diplomat dan tokoh dunia mulai muncul ke permukaan sebagai calon kuat pengganti Antonio Guterres. Berikut adalah daftar kandidat yang sejauh ini mengemuka:

Nama Kandidat Asal Negara / Latar Belakang
Michelle Bachelet Mantan Presiden Chile
Rebeca Grynspan Mantan Wakil Presiden Kosta Rika
Rafael Grossi Diplomat Argentina / Direktur Jenderal IAEA

Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong implementasi reformasi ini sepanjang masa jabatan sekjen yang baru, guna memastikan PBB tetap menjadi pilar utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. (Ant/I-1)

Read Entire Article
Perekonomian | Teknologi | Alam | Otomotif | Edukasi | Lifestyle |