8 hours ago
8
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin(Kemenhan)
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat kapasitasnya sebagai bagian penting dari instrumen negara. Menurutnya, situasi yang dihadapi pemerintah saat ini semakin rumit sehingga membutuhkan aparatur yang tangguh, kompeten, serta mampu merespons berbagai kondisi.
"BPKP adalah instrumen negara yang harus kita perkuat. Pengawakan dan manajemennya harus kuat," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pimpinan BPKP di Kantor Pusat BPKP, Jakarta dikutip pada Selasa (15/4).
Sjafrie menyebut peran BPKP memiliki arti penting dalam mendukung pelaksanaan tugas negara. Fungsi pengawasan, kata dia, tidak semata-mata berhenti pada aspek administrasi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana memastikan kebijakan dan program pemerintah terlaksana secara efektif serta menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Ia menilai perubahan dinamika global menuntut aparatur negara untuk tidak terpaku pada pola kerja yang hanya mengikuti ketentuan secara normatif. Kemampuan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang dan memperkirakan kemungkinan yang muncul di masa mendatang juga diperlukan untuk menentukan langkah penyelesaian yang tepat.
"Kalau normatif, kita bisa membaca. Tetapi kalau eksploratif, kita harus mampu melihat apa yang mungkin terjadi di depan," katanya.
Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Sjafrie juga meminta jajaran BPKP memiliki kepercayaan diri dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan. Meski demikian, setiap langkah tetap harus berlandaskan hukum, peraturan yang berlaku, serta tanggung jawab sebagai bagian dari aparatur negara.
"Bapak dan ibu tidak perlu khawatir menghadapi tekanan. Yang penting tugas dijalankan sesuai koridor," tegasnya.
Ia kemudian mengingatkan pentingnya menjaga prinsip organisasi sekaligus mematuhi garis komando. Setiap personel BPKP perlu memahami secara jelas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, kemudian menjalankan tugas dengan berpedoman pada ketentuan, etika, dan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
Selain itu, Sjafrie menekankan tiga nilai yang perlu menjadi landasan dalam menjalankan tugas, yakni nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme.
"Nasionalisme dan patriotisme harus menjadi modal. Keduanya kemudian harus diisi dengan profesionalisme," imbuhnya.
Sjafrie turut meminta seluruh jajaran BPKP tidak diliputi keraguan ketika menjalankan amanah negara. Menurutnya, sikap ragu dapat memperlambat proses pengambilan keputusan, khususnya saat organisasi dihadapkan pada keadaan yang menuntut tindakan cepat dan terukur.
Ia memperkirakan beban dan tantangan yang akan dihadapi BPKP ke depan semakin berat. Untuk itu, kekompakan di internal organisasi perlu terus dipelihara agar seluruh jajaran dapat menghadapi berbagai tekanan tanpa mudah terpecah.
"BPKP harus bangga. Tantangannya memang berat, tetapi kita harus tetap solid. Jangan mudah terpengaruh oleh berbagai hal yang dapat mengganggu organisasi," pungkasnya. (E-3)
