Dua petugas menata ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).(ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/nz)
PENANGANAN terhadap anak-anak terdampak dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Karo, Sumatra Utara, berlanjut untuk dirujuk ke luar daerah oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo mengatakan langkah tersebut tepat. Pemerintah tidak boleh berhenti pada penanganan awal ketika kondisi korban masih membutuhkan pemeriksaan lebih lengkap.
“Memfasilitasi rujukan ke Jakarta sebagai respons yang tepat dan menunjukkan adanya eskalasi penanganan ketika kondisi korban dinilai membutuhkan layanan yang lebih lengkap dan bentuk tanggung jawab pemerintah yang serius,” kata Wahyu dikutip Selasa (15/9).
Menurutnya, jika korban masih mengalami gejala berkepanjangan, keluhan yang belum terdiagnosis dengan jelas, atau membutuhkan pemeriksaan spesialistik, rujukan ke fasilitas kesehatan dengan kapasitas lebih tinggi merupakan langkah rasional.
Selain itu, pendampingan dari pemerintah untuk memastikan kualitas pelayanan yang diterima korban tidak bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga maupun keterbatasan fasilitas kesehatan setempat.
“Negara harus memastikan korban memperoleh pemeriksaan, terapi, observasi, dan tindak lanjut sampai kondisi mereka benar-benar stabil dan kembali normal,” ujarnya.
Dengan demikian, Wahyu menilai fasilitasi rujukan juga dapat memberi kepastian kepada keluarga korban.
“Fasilitasi rujukan dapat mempercepat diagnosis yang lebih komprehensif dan memberi rasa aman kepada keluarga korban,” terangnya.
Meski demikian, ia mengingatkan penanganan individual harus berjalan bersama evaluasi penyelenggaraan MBG. Pemerintah perlu menelusuri seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, kebersihan dapur, distribusi, hingga waktu makanan diterima dan dikonsumsi siswa. (H-4)

















































