1 hour ago
6
Dibantu 25 kali water bombing, personel Polsek Pauh, Polres Sarolangun, melalui darat berjibaku memadamkan total kebakaran lahan di Desa Sepintun, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi.(Dok Humas Polres Sarolangun)
KENDATI intensitasnya terdeteksi menurun, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Provinsi Jambi masih terus terjadi. Berdasarkan analisis citra satelit terbaru, total luas area yang terpanggang api kini telah menembus angka 12,6 ribu hektare.
Catatan Komoditas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi melalui analisis citra Sentinel-2 oleh Divisi GIS pada 11 September 2026 menunjukkan ada penambahan luas area terbakar sekitar dua ribu hektare dibandingkan pekan sebelumnya.
"Dalam kurun waktu sekitar satu pekan, terjadi penambahan luasan terbakar yang cukup signifikan. Namun, trennya mulai menurun dibandingkan dua pekan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan upaya penanganan mulai membuahkan hasil, meski ancaman karhutla belum berakhir," ujar Manager Komunikasi KKI Warsi, Rudi Syaf, Jumat (11/9).
Rudi memaparkan bahwa pada 3 September lalu, luas karhutla tercatat mencapai 10 ribu hektare, melonjak dari 5 ribu hektare pada 28 Agustus. Walaupun angka akumulatif terus bertambah, laju pertambahannya dilaporkan mulai melambat.
Rincian Wilayah dan Status Lahan
Dari total 12,6 ribu hektare area yang terbakar, KKI Warsi merinci sebaran berdasarkan status kawasan sebagai berikut:
- Hutan Produksi: 5,8 ribu hektare
- Hutan Produksi Terbatas (HPT): 2,9 ribu hektare
- Areal Penggunaan Lain (APL): 2,5 ribu hektare
- Taman Hutan Raya (Tahura): 800 hektare
- Hutan Lindung: 351 hektare
- Kawasan Taman Nasional: 73 hektare
Secara administratif, Kabupaten Sarolangun menjadi wilayah terdampak terluas dengan 3,6 ribu hektare, disusul Batanghari (3,3 ribu hektare), dan Tanjungjabung Barat (sekitar 1.000 hektare).
Indikasi Aktivitas Manusia dan Konflik Tenurial
Data KKI Warsi juga menunjukkan bahwa area terbakar bersinggungan dengan 25 konsesi perkebunan kelapa sawit dan 14 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Rudi menyoroti munculnya pola spot-spot kebakaran kecil yang tersebar, yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan oleh manusia.
"Citra satelit tidak dapat menyimpulkan langsung siapa pelakunya, sehingga verifikasi lapangan sangat krusial. Pemerintah perlu menelusuri asal api dan apakah ada aktivitas pembukaan lahan sebelum kebakaran terjadi di wilayah perizinan tersebut," tegasnya.
Lebih lanjut, KKI Warsi mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan tata kelola lahan pascakebakaran. Rudi memperingatkan agar kebakaran tidak dijadikan modus untuk mengubah fungsi lahan atau penguasaan ruang secara ilegal.
"Kita harus mencegah agar kebakaran tidak menjadi cara mendapatkan akses lahan. Jika dibiarkan, ini bukan lagi sekadar masalah karhutla, tetapi akan berkembang menjadi konflik tenurial dan persoalan sosial yang lebih kompleks," pungkas Rudi. (I-2)
