1 hour ago
1
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.(Dok. Antara)
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite, akan dilakukan secara bertahap. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran sekaligus menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya menjelaskan, salah satu skema yang tengah dibahas adalah pembatasan akses Pertalite bagi kelompok masyarakat kelas atas. Secara spesifik, masyarakat yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10 direncanakan tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite dan diarahkan untuk beralih ke BBM nonsubsidi.
"Kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas. Mungkin yang masuk desil 9-10. Supaya beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya," ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (11/8/2026), usai bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Ia menambahkan bahwa sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero) saat ini sudah mumpuni untuk mendukung mekanisme pembatasan tersebut. Namun, implementasi secara penuh masih menunggu kesiapan seluruh sistem pendukung agar berjalan lancar tanpa kendala di lapangan.
Menjaga Keamanan APBN
Kebijakan pengendalian ini juga dipicu oleh fluktuasi harga minyak dunia yang masih bergejolak. Purbaya menekankan pentingnya langkah strategis agar beban subsidi tidak membengkak dan mengganggu stabilitas fiskal hingga akhir tahun.
Selain membahas pola subsidi, pertemuan antara Menkeu dan Menteri ESDM juga menyoroti kontribusi sektor energi terhadap negara. Kementerian ESDM tercatat sebagai penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar, yang menjadi instrumen krusial dalam menjaga ketahanan APBN.
"Jadi kami tadi fokus memastikan bahwa APBN tahun ini aman. Beliau (Kementerian ESDM) memberikan kontribusi yang besar untuk PNBP. Kita juga mesti waspada terus dan memastikan APBN kita aman sampai akhir tahun," imbuhnya.
Subsidi Tepat Sasaran
Senada dengan Menkeu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa evaluasi pola subsidi BBM dan gas sangat mendesak. Menurutnya, selama ini alokasi subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
"Tadi kita membahas juga pola subsidi agar tepat sasaran. Selama ini subsidi produk minyak dan gas belum sepenuhnya tepat sasaran, bahkan orang yang termasuk mampu menerima bahan bakar bersubsidi," kata Bahlil.
Pemerintah saat ini terus mematangkan sistem penyaluran agar anggaran negara yang dialokasikan untuk subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran di sektor energi. (Ant/H-3)
