2 hours ago
1
Ilustrasi(Dok Istimewa )
CALON Ketua Umum PBNU KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin menawarkan gagasan poros tengah sebagai jalan untuk meredakan polarisasi dan menjaga persatuan Nahdlatul Ulama menjelang Muktamar ke-35. Gagasan tersebut mengemuka dalam dialog Gus Rozin bersama pengurus NU dari Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (10/8).
Dalam forum itu, perwakilan Rois Syuriah dari Sumba menyampaikan keyakinan bahwa dukungan dari wilayah NTT dan Bali semakin solid terhadap Gus Rozin. Ia juga meminta penjelasan mengenai sikap yang akan diambil Gus Rozin apabila mendapat amanah memimpin PBNU di tengah dinamika dan perbedaan pandangan yang berkembang di internal organisasi.
Menanggapi hal tersebut, Gus Rozin menegaskan bahwa dirinya tidak ingin pencalonan Ketua Umum PBNU menjadi bagian dari pertarungan antarkelompok. Menurut putra almarhum KH MA Sahal Mahfudh, Rais 'Aam PBNU periode 1999-2014, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar dalam organisasi besar seperti NU. Namun, perbedaan harus dikelola agar tidak berkembang menjadi polarisasi yang mengancam ukhuwah Nahdliyah.
“Poros tengah bukan poros untuk berhadapan dengan siapa pun. Poros tengah adalah jalan untuk mempertemukan berbagai pihak, meredakan ketegangan, dan mengembalikan NU kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu ukhuwah Nahdliyah dan keberlanjutan khidmah jam'iyyah,” ujar Gus Rozin dikutip Selasa (11/8).
Gus Rozin menegaskan, poros tengah yang ia tawarkan bukan dimaksudkan untuk membentuk kelompok baru dalam kontestasi kepemimpinan PBNU. Sebaliknya, gagasan tersebut diarahkan untuk mencari titik temu dari berbagai kekuatan yang ada di lingkungan NU.
“Yang paling penting bukan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Yang paling penting adalah bagaimana NU tetap utuh, persaudaraan tetap terjaga, dan jam'iyyah mampu melanjutkan khidmah,” kata Gus Rozin yang pernah menjadi Ketua RMI PBNU periode 2015-2021.
Menurut Gus Rozin, kepemimpinan NU ke depan membutuhkan kemampuan untuk menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan kelompok. Ia juga mengingatkan bahwa NU memiliki sejarah panjang sebagai organisasi masyarakat sipil keagamaan yang tumbuh dari masyarakat.
“Karena itu, NU harus tetap memiliki posisi independen dalam menjalankan fungsi sosialnya,” tegas Gus Rozin.
Dalam konteks hubungan dengan negara, Gus Rozin menawarkan posisi NU sebagai sahabat pemerintah. Menurutnya, menjadi sahabat pemerintah tidak berarti kehilangan daya kritis. NU dapat bekerja sama dengan pemerintah sekaligus memberikan koreksi ketika kebijakan publik tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
“NU harus menjadi sahabat pemerintah. Sahabat bisa mendukung, tetapi sahabat juga harus berani mengingatkan,” ujarnya.
Dalam posisi tersebut, NU tetap dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional tanpa kehilangan fungsi kontrol sebagai kekuatan masyarakat sipil keagamaan.Gus Rozin menilai posisi tersebut semakin penting memasuki abad kedua NU. Menurutnya, NU harus menjadi rumah besar yang mampu mempertemukan ulama, jamaah, komunitas, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat dalam semangat persaudaraan dan kemaslahatan.
“NU harus menjadi rumah besar masyarakat sipil keagamaan yang menjaga persatuan bangsa sekaligus memperjuangkan kemaslahatan umat dan kemanusiaan,” pungkasnya. (E-4)
