3 hours ago
4
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari.(Dok. Fraksi PKB)
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memitigasi persoalan data dan klasifikasi desil penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Hal itu dinilai krusial menyusul rencana pemerintah menaikkan target penerima manfaat BPBL menjadi 400 ribu rumah tangga pada 2027.
“Terkait program BPBL, saya kira tetap perlu ada mitigasi dari Kementerian ESDM karena targetnya ditingkatkan pada 2027 menjadi 400 ribu penerima. Kami berharap persoalan desil tidak justru menjadi kendala bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Ratna dalam keterangan yang dikutip, Kamis (17/9).
Ratna meminta Kementerian ESDM mematangkan sistem integrasi data dari awal sebelum perluasan skala target dijalankan secara resmi. Menurutnya, evaluasi teknis tidak boleh dilakukan mendadak di tengah jalan karena berisiko menghambat hak warga tidak mampu untuk segera menikmati aliran listrik.
“Kalau memang sistem desil akan digunakan sebagai basis penentuan penerima bantuan, sebaiknya penerapannya dipersiapkan sejak awal secara matang. Jangan sampai persoalan teknis pendataan baru muncul di tengah pelaksanaan program,” tegasnya.
Legislator PKB tersebut mengingatkan bahwa akurasi data bukan sebatas pemenuhan prosedur administratif di atas kertas. Di balik kerumitan verifikasi data desil, terdapat kebutuhan riil masyarakat kurang mampu terhadap akses energi dasar yang dijamin negara.
“Persoalan akurasi data bukan sekadar persoalan administratif belaka. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terhambat hanya karena klasifikasi desil yang belum jelas,” kata Ratna.
Ia mendorong agar proses verifikasi dan survei faktual calon penerima BPBL di lapangan dilakukan secara profesional, transparan, serta objektif. Petugas surveyor harus diberikan ruang untuk menilai kondisi riil calon penerima di pemukiman tanpa intervensi birokrasi.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tetap memperhatikan aspek data dalam menentukan penerima bantuan listrik. Namun, katanya, percepatan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi perhatian agar kebutuhan dasar berupa akses listrik tidak tertunda.
"Desil itu penting, tapi jangan kita tunggu desil dulu baru orang lampu nyala," ujar Bahlil di Jakarta, kemarin (16/9).
Menteri ESDM menyampaikan bahwa program BPBL pada 2027 direncanakan meningkat menjadi 400 ribu rumah tangga penerima manfaat. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, ia meminta dukungan Komisi XII DPR RI dalam membantu mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan akses listrik agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efektif.
Dalam rancangan anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027, BPBL dialokasikan untuk 400 ribu rumah tangga dengan nilai anggaran sekitar Rp949 miliar. Program tersebut menjadi salah satu bagian dari agenda pembangunan infrastruktur energi untuk memperluas akses listrik masyarakat. (H-3)
