Presiden AS Donald Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu(SAUL LOEB / AFP)
PEMERINTAH Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump mengaku tidak mengkhawatirkan penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap rencana perdamaian Gaza. Gedung Putih menilai retorika penolakan tersebut sekadar bagian dari kampanye politik domestik Israel.
Situs berita Axios melaporkan pada Senin (10/8), mengutip pernyataan seorang pejabat tinggi Gedung Putih yang enggan disebutkan namanya.
"Kami memahami kebutuhan politik Bibi (Netanyahu). Kami tidak mempermasalahkannya selama dia terus melakukan apa yang kami minta, terutama terkait pembatasan serangan di Gaza," ujar pejabat Gedung Putih tersebut.
Sebelumnya pada Minggu (9/8), Netanyahu secara terbuka mengumumkan bahwa Israel menolak rencana 15 poin yang disusun oleh Dewan Perdamaian untuk Jalur Gaza. Netanyahu menegaskan militer Israel (IDF) tidak akan menarik diri dari wilayah tersebut sebelum kelompok Hamas dilucuti senjatanya secara total.
Kendati melontarkan penolakan di hadapan publik, laporan The New York Times mengungkapkan bahwa para pejabat Hamas meyakini Israel sebenarnya masih terus berkoordinasi dengan Dewan Perdamaian.
Menurut sumber pejabat tersebut, Netanyahu sempat menggelar pembicaraan via telepon dengan Utusan Khusus Presiden AS, Jared Kushner, pada pekan lalu. Dalam percakapan tersebut, Netanyahu berjanji akan memberikan kesempatan bagi implementasi rencana 15 poin tersebut, terlepas dari rasa skeptis yang ia miliki.
Netanyahu juga berkomitmen untuk membatasi intensitas serangan militer ke Gaza agar proses demiliterisasi kawasan dapat segera dimulai.
Sejak 9 Oktober 2025, Israel dan Hamas melalui mediasi internasional yang melibatkan Mesir, Qatar, Amerika Serikat, dan Turkiye telah menyepakati pelaksanaan tahap pertama dari rencana perdamaian yang digagas Presiden Donald Trump.
Gencatan senjata resmi diberlakukan sehari setelah kesepakatan tersebut dicapai. Sesuai perjanjian, pasukan militer Israel diinstruksikan mundur hingga ke area yang disepakati sebagai "garis kuning".
Meski telah melakukan penarikan bertahap seusai kesepakatan tersebut, Israel hingga kini tercatat masih mempertahankan kendali militer atas lebih dari 50 persen total wilayah Jalur Gaza. (Ant/Sputnik/RIA Novosti /P-4)

















































