1 day ago
1
ilustrasi pembangunan.(MI)
BADAN Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) berupaya mempererat koordinasi dengan intelijen penegakan hukum untuk memperkuat pengawasan pembangunan nasional. Sinergi tersebut dinilai penting agar berbagai program pemerintah dapat terlaksana secara efektif, sesuai target, serta mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto menyampaikan hal itu dalam Konsolidasi/Forum Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Tahun 2026 di Jakarta, Senin (10/8). Forum tersebut mengusung tema Optimalisasi Peran Intelijen Penegakan Hukum sebagai Supporting System dalam Pelaksanaan Asta Cita Presiden.
Aris menjelaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari terealisasinya berbagai proyek atau program pemerintah. Ukuran lainnya adalah sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu menghasilkan dampak dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, intelijen penegakan hukum memiliki peran penting sebagai supporting system. Fungsi tersebut mencakup penyediaan informasi strategis, pemetaan perkembangan situasi, pengenalan potensi ancaman, hingga pemberian perspektif kewaspadaan terhadap faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian sasaran pembangunan.
Di sisi lain, Bappisus bertugas memberikan dukungan kepada Presiden melalui pengawasan, pengendalian, pemantauan, serta penelusuran terhadap berbagai program dan kegiatan pembangunan. Lembaga tersebut juga berperan mengidentifikasi persoalan maupun kendala teknis serta mendorong langkah penyelesaian yang dibutuhkan.
"Pengendalian pembangunan membutuhkan informasi yang utuh, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sinergi antara Bappisus dengan intelijen penegakan hukum menjadi penting untuk membangun early warning system terhadap potensi hambatan pembangunan sekaligus memastikan setiap persoalan dapat ditangani secara tepat dan terukur," ujar Aris.
Menurutnya, kerja sama antarinstansi tidak semestinya hanya dimanfaatkan untuk saling bertukar informasi. Lebih jauh, koordinasi tersebut harus mampu menjadi fondasi dalam meningkatkan ketepatan pemerintah ketika menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.
Bappisus menilai keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada kecepatan pemerintah dalam mengenali persoalan. Beragam kendala, mulai dari aspek teknis, administrasi, tata kelola, hingga masalah yang berpotensi masuk ke ranah hukum, perlu dipetakan sejak awal.
Dengan pemetaan yang menyeluruh, pemerintah dapat segera mengambil langkah perbaikan sebelum masalah tersebut memberikan dampak yang lebih besar terhadap target pembangunan.
Dalam forum itu pula Aris menegaskan, tugas pengendalian pembangunan tidak berakhir setelah suatu persoalan ditemukan. Hasil pengawasan harus dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi serta solusi yang bisa segera diterapkan.
Hal itu sejalan dengan tugas Bappisus dalam membantu Presiden melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap pelaksanaan pembangunan. Bappisus juga menjalankan fungsi identifikasi serta investigasi atas hal-hal khusus, berbagai persoalan, dan hambatan teknis dalam pelaksanaan program pembangunan.
Fungsi tersebut turut mencakup supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dengan cakupan itu, koordinasi antara Bappisus dan Intelijen Kejaksaan diharapkan mampu menciptakan sistem informasi pembangunan yang lebih cepat merespons berbagai perkembangan, tanpa mengesampingkan batas kewenangan masing-masing institusi.
"Kita ingin membangun pola kerja yang tidak menunggu persoalan menjadi besar. Informasi harus menjadi dasar untuk membaca risiko, risiko menjadi dasar untuk melakukan mitigasi, dan mitigasi harus bermuara pada percepatan serta keberhasilan pembangunan," tutur Aris.
Lebih lanjut, Aris mengatakan, makna kemerdekaan tidak berhenti pada catatan sejarah. Kemerdekaan juga membawa tanggung jawab bagi negara untuk memastikan pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penguatan hubungan kerja antara intelijen penegakan hukum dan fungsi pengendalian pembangunan menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Kedaulatan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kokoh, keadilan membutuhkan program yang tepat sasaran, sementara kemakmuran membutuhkan pengelolaan sumber daya negara yang efektif.
"Semangat kemerdekaan harus kita terjemahkan ke dalam kerja nyata negara. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur membutuhkan pembangunan yang dikawal, dikendalikan, dan dipastikan berjalan sesuai dengan tujuan nasional. Di situlah pentingnya kolaborasi dan sinergi antarlembaga," pungkas Aris. (Mir/P-3)
