1 day ago
1
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (tengah)(MI/Insi Nantika Jelita)
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan akses masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Indeks Literasi Keuangan nasional naik dari 66,64% pada 2025 menjadi 69,57% pada 2026.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, peningkatan tersebut menunjukkan semakin luasnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, sejalan dengan intensifikasi program literasi keuangan.
"Indeks Literasi Keuangan Nasional Tahun 2026 mengalami peningkatan dari 66,64% pada 2025 menjadi 69,57%," ungkap Amalia dalam konferensi pers Hasil Survei Nasional SNLIK tahun 2026 di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (10/8).
Pengukuran literasi keuangan mencakup lima aspek utama, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku dalam mengelola keuangan. Kepala BPS menerangkan, individu yang memenuhi kelima aspek tersebut dapat dikategorikan sebagai well literate.
Dengan capaian Indeks Literasi Keuangan Nasional Tahun 2026, sekitar 70 dari setiap 100 penduduk Indonesia berusia 15-79 tahun telah memenuhi kriteria well literate. Indeks Literasi Keuangan 2026 meningkat 2,93 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan jenis layanan, literasi keuangan konvensional tercatat sebesar 69,57%, sedangkan literasi keuangan syariah mencapai 43,07%. Peningkatan juga terjadi di berbagai wilayah. Indeks Literasi Keuangan di perkotaan naik 1,54 poin persentase, sementara di perdesaan meningkat lebih signifikan sebesar 4,55 poin persentase.
Amalia menilai perkembangan tersebut menunjukkan semakin meratanya peningkatan literasi keuangan masyarakat, termasuk antara laki-laki dan perempuan.
"Indeks Literasi Keuangan di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan dibandingkan 2025," terangnya.
Berdasarkan provinsi, DKI Jakarta mencatat tingkat literasi keuangan tertinggi sebesar 80,01%, diikuti Kalimantan Selatan 79,69% dan Bali 78,77%. Sementara itu, sejumlah provinsi di kawasan Indonesia timur masih berada di bawah rata-rata nasional.
Kondisi tersebut, menurut Amalia, menjadi ruang untuk memperkuat program literasi yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
"Masih ada beberapa provinsi di Indonesia bagian timur yang berada di bawah rata-rata nasional," ucapnya.
Untuk literasi keuangan syariah, Aceh menjadi provinsi dengan capaian tertinggi, disusul Kepulauan Riau dan DKI Jakarta. Dari sisi pendidikan, literasi keuangan meningkat di hampir seluruh kelompok pendidikan. Kenaikan terbesar tercatat pada kelompok masyarakat yang tamat SD atau sederajat, yakni sebesar 5,06 poin persentase.
Sementara berdasarkan kelompok umur, masyarakat usia produktif 26-35 tahun memiliki tingkat literasi keuangan tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya.
Inklusi Keuangan Meningkat
Selain literasi, akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan juga terus meningkat. Indeks Inklusi Keuangan nasional naik dari 92,74% pada 2025 menjadi 93,61% pada 2026 atau bertambah 0,87 poin persentase.
Peningkatan tersebut terutama berasal dari inklusi keuangan konvensional yang naik dari 92,61% menjadi 93,53%. Baik wilayah perkotaan maupun perdesaan mencatatkan peningkatan, masing-masing sebesar 0,99 poin persentase dan 0,36 poin persentase.
"Indeks Inklusi Keuangan secara nasional pada tahun 2026 meningkat dari 92,74% menjadi 93,61%," imbuhnya.
Berdasarkan provinsi, DKI Jakarta mencatat inklusi keuangan tertinggi, diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Sebaliknya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Maluku Utara masih mencatatkan tingkat inklusi yang relatif rendah sehingga membutuhkan penguatan akses keuangan.
Untuk inklusi keuangan syariah, Aceh menjadi provinsi dengan capaian tertinggi, kemudian Kepulauan Riau dan Riau. Sementara capaian terendah tercatat di Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.
"Masih dibutuhkan ruang penguatan agar inklusi keuangan di sejumlah daerah dapat semakin meningkat," tuturnya.
Berdasarkan kelompok umur, masyarakat usia 26-35 tahun kembali mencatat capaian tertinggi dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 96,27%. Sementara kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun masih berada di bawah rata-rata nasional.
Pengetahuan soal Penjaminan Simpanan
SNLIK 2026 juga mengukur pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hasil survei menunjukkan 62,51% penduduk berusia 15-79 tahun yang memiliki rekening simpanan mengetahui bahwa simpanan mereka dijamin.
Pengetahuan mengenai penjaminan simpanan cenderung meningkat seiring tingkat pendidikan. Kelompok masyarakat berpendidikan perguruan tinggi memiliki tingkat pengetahuan tertinggi, mencapai 85,26%.
"Sebanyak 62,51% penduduk usia 15 sampai 79 tahun yang memiliki rekening simpanan sudah mengetahui bahwa simpanannya dijamin," ucapnya.
Berdasarkan nilai simpanan, pemilik rekening dengan saldo Rp100 juta hingga Rp500 juta memiliki tingkat pengetahuan tertinggi mengenai penjaminan simpanan, yakni sekitar 92,6%.
Secara kewilayahan, Papua mencatat tingkat pengetahuan mengenai penjaminan simpanan tertinggi sebesar 77,14%, disusul DKI Jakarta 76,39% dan Kalimantan Timur 74,73%. Sebaliknya, Papua Pegunungan, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan masih memiliki tingkat pengetahuan yang relatif rendah.
"Pengetahuan masyarakat tentang penjaminan simpanan masih cukup beragam antarprovinsi," katanya.
Secara keseluruhan, hasil SNLIK 2026 menunjukkan adanya kemajuan dalam pemahaman sekaligus akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Namun, kesenjangan antarwilayah dan kelompok masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu ditangani melalui program literasi dan inklusi keuangan yang lebih terarah.
"Peningkatan literasi dan inklusi keuangan perlu terus diperkuat sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah," katanya. (Z-10)
