2 days ago
12
Dedi Mulyadi Sebut Sayembara Begal sebagai Perang Psikologim(Dok. Istimewa)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku sayembara terkait begal yang diucapkannya merupakan bentuk melawan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Ia menilai penting membangun psikologi publik yang kuat untuk mengatasi persoalan itu.
Dedi menjelaskan, penanganan kejahatan tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan senjata atau penangkapan oleh aparat penegak hukum, melainkan harus dibarengi dengan perlawanan psikologis kepada masyarakat. Ia menilai ketakutan warga terhadap pelaku kejahatan tidak boleh dibiarkan, sebab pembiaran justru akan memberikan ruang lebih besar bagi para penjahat untuk melancarkan aksinya.
"Masa 100 orang membuat takut 100 ribu orang? Enggak bisa. Kita yang harus buat takut mereka. Ini perang psikologi, disebutnya perang asimetris," kata Dedi di Bandung, Minggu (9/8).
Maka dari itu, Dedi mengklaim sayembaranya itu merupakan langkah nyata untuk membangkitkan keberanian warga. Menurutnya, hal ini penting agar masyarakat tidak lagi takut menghadapi begal, tetapi para pelaku kejahatan yang harus merasa takut beraksi di tengah masyarakat.
"Saya bikin sayembara untuk membangunkannya. Kita tidak boleh takut oleh begal, begal yang harus takut oleh kita," katanya.
Selain melawan begal dengan perang psikologis, Dedi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk hadir lebih nyata dalam melindungi para korban kekerasan dan kejahatan jalanan. Dedi berjanji, Pemprov Jabar akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban pembegalan, pencurian, perampokan, maupun bentuk kekerasan lainnya.
Menurutnya, hal ini penting dilakukan pemprov karena korban kasus tersebut sering terkendala biaya pengobatan.
"Rumah sakit tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka korban begal, korban pencurian, korban kekerasan, karena tidak ada asuransinya. BPJS-nya tidak mau bayar," katanya.
Maka dari itu, ia memastikan pihaknya akan turun untuk membiayai pengobatan korban tersebut.
"Untuk itu saya tegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai pengobatan bagi siapapun korban kekerasan, korban penculikan, korban pembulian, korban pembegalan, korban perampokan," katanya.
Bahkan, lanjutnya, negara akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup keluarga korban apabila insiden tersebut berakibat hilangnya nyawa pencari nafkah.
"Apabila meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka gubernur di Jawa Barat bertanggung jawab terhadap kehidupannya ke depan. Sekolah anak-anaknya, pembiayaan bagi keluarganya. Ini penting. Ini penting karena psikologinya," kata dia. (BY/I-1)
