1 day ago
2
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu saat ditemui di Jakarta, Senin (10/8/2026) ((Antara)
KETUA Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif. Anggito menilai Destry merupakan sosok dengan "paket lengkap" yang memiliki rekam jejak mumpuni di berbagai institusi keuangan strategis.
"Jadi (Destry Damayanti) seorang yang memiliki latar belakang lengkap. Paket lengkap ya. Jadi saya cukup yakin kerja sama dengan Kementerian Keuangan, dengan LPS, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tidak ada masalah," ujar Anggito saat ditemui di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Rekam Jejak Strategis
Keyakinan Anggito didasarkan pada pengalaman panjang Destry di sektor fiskal dan moneter. Berdasarkan data yang dihimpun, berikut adalah perjalanan karier strategis Destry Damayanti:
| 1992-1997 | Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM) Kementerian Keuangan |
| 2015-2019 | Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) |
| Terbaru | Deputi Gubernur Senior BI & Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur BI |
Mekanisme Penetapan di DPR
Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk mengajukan Destry sebagai calon tunggal. Surpres tersebut diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada pimpinan DPR pada Senin.
Prasetyo mengonfirmasi bahwa Destry merupakan satu-satunya nama yang diajukan untuk menduduki posisi tertinggi di bank sentral tersebut. "Namanya tunggal ya, satu nama, yaitu atas nama Ibu Destry Damayanti. Yang sekarang beliau menjabat sebagai penjabat gubernur sementara," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen.
Selain posisi Gubernur BI, Presiden juga mengajukan nama-nama untuk mengisi posisi Deputi Gubernur Senior serta satu posisi Deputi Gubernur BI yang saat ini kosong. Meski mengusung calon tunggal, pemerintah menegaskan tetap menghormati mekanisme legislatif yang berlaku.
Anggito Abimanyu berharap proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI dapat berjalan lancar. Ia menekankan pentingnya segera menetapkan Gubernur BI definitif guna menjaga stabilitas dan koordinasi antarlembaga dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Catatan: Penetapan akhir Gubernur BI akan bergantung pada hasil uji kelayakan di DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ant/I-1)
