3 hours ago
1
Pengemudi ojek online (ojol).(Dok. Antara)
WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia meminta pemerintah segera menindaklanjuti penetapan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pelaku usaha mikro transportasi online. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat perlindungan sosial-ekonomi melalui pelatihan, pemberdayaan, dan akses pembiayaan.
Chusnunia mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut karena memberikan kepastian hukum bagi jutaan pengemudi. Menurutnya, status baru ini harus menjadi momentum untuk membangun ekosistem transportasi daring yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Platform digital telah membuka kesempatan kerja bagi jutaan masyarakat, namun pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan baru terkait regulasi, hubungan kemitraan, perlindungan pekerja, hingga tata kelola ekonomi digital,” ujar Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8).
Politikus yang akrab disapa Nunik ini menekankan bahwa perubahan status pengemudi ojol menjadi pelaku usaha mikro tidak boleh hanya dipahami secara administratif. Status tersebut membuka peluang bagi pengemudi untuk mengembangkan usaha lain di luar aktivitas utamanya dengan memanfaatkan fleksibilitas kerja khas gig worker.
“Fleksibilitas pekerjaan merupakan ruh dari pekerja gig, di mana driver dapat bekerja untuk lebih dari satu pemberi kerja. Ketika jam kerja dan sistem kerja bersifat fleksibel, pengemudi transportasi online berpotensi mendapatkan keuntungan lebih,” tambahnya.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pengemudi ojol di Indonesia saat ini mencapai lebih dari tujuh juta orang yang tersebar di berbagai wilayah dan platform. Mengingat besarnya jumlah tersebut, Nunik mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan langkah teknis lanjutan.
“Tentu dengan penetapan status sebagai pelaku UMKM harus ditindaklanjuti dengan pemberian pelatihan pemberdayaan serta pembukaan terhadap akses pembiayaan terhadap para pengemudi ojol tersebut,” pungkasnya. (Ant/H-3)
