2 days ago
11
DPRD Jatim Desak Solusi Permanen Kekeringan di 19 Kabupaten/Kota.(Dok. Istimewa)
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk segera merumuskan solusi permanen guna mengatasi krisis air bersih yang melanda 19 kabupaten/kota di wilayah tersebut. Desakan ini muncul seiring dengan penetapan status kedaruratan kekeringan di belasan daerah tersebut.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Eddy Paripurna, menekankan pentingnya langkah konkret mengingat ancaman fenomena El Nino kuat yang diprediksi akan mencapai puncaknya pada periode Agustus hingga September 2026. Menurutnya, penanganan yang selama ini dilakukan masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan.
“Hal ini mengingat ancaman El Nino kuat yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus–September 2026,” ujar Eddy Paripurna di Surabaya, Minggu (9/8).
Krisis Berulang di Kabupaten Pasuruan
Eddy menyoroti kondisi di Kabupaten Pasuruan, di mana sejumlah desa di Kecamatan Lumbang menjadi langganan krisis air setiap tahunnya. Wilayah yang terdampak secara kronis meliputi Desa Watulumbung, Karangjati, Cukur Guling, Pancur, dan Bulukandang.
Mantan Wakil Bupati Pasuruan ini menilai, berulangnya masalah yang sama setiap tahun menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam tata kelola penanganan bencana kekeringan oleh pemerintah daerah setempat.
“Setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan yang sama. Ini menunjukkan pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan masalah kekeringan secara tuntas. Kalau terus berulang, berarti ada yang salah dalam tata kelola penanganannya,” tegas Eddy.
Kritik Terhadap Solusi Reaktif
Lebih lanjut, Eddy mengkritik pola penanganan yang selama ini hanya mengandalkan distribusi air bersih melalui tangki-tangki air. Pendekatan tersebut dinilai tidak memadai untuk menghadapi perubahan iklim yang semakin ekstrem.
Ia meminta negara hadir dengan kebijakan yang menyelesaikan persoalan dari hulu, bukan sekadar "memadamkan api" saat keadaan darurat terjadi. Menurutnya, kapasitas pemerintah kabupaten saat ini sudah terlampaui, sehingga intervensi langsung dari Pemprov Jawa Timur menjadi mutlak diperlukan.
19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah menetapkan status darurat kekeringan. Intervensi tingkat provinsi diharapkan mampu membangun infrastruktur air bersih yang berkelanjutan di wilayah terdampak.
“Pemprov harus turun tangan. Harus ada kebijakan yang serius, agar persoalan kekeringan di beberapa wilayah di Jatim, termasuk Pasuruan, benar-benar tertangani. Jangan biarkan masyarakat menjadi langganan krisis air setiap tahun,” pungkasnya. (FL/I-1)
