5 hours ago
1
ilustrasi(BPMI Setpres)
Ketua Umum Forum Pembela Kedaulatan Bangsa (FPKB) Husen Ibrahim mendorong pemerintah mempertimbangkan penyebaran kantor kementerian teknis ke berbagai provinsi di Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan aktivitas usaha di daerah, sekaligus mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
"Misalnya Kantor Kemenag berada di Aceh, Kementerian Pendidikan di Jawa Tengah atau Jogja, Kementerian Pariwisata di Bali, Kementerian Pertanian di Jawa Barat dan lain-lain, sehingga Jakarta hanya menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian serta menjadi tempat kantor Menko," jelas Husen.
Menurut Husen, penyebaran kantor kementerian akan menciptakan aktivitas ekonomi baru di daerah. Kehadiran aparatur pemerintah pusat maupun kunjungan pemerintah daerah ke kementerian terkait dinilai dapat menggerakkan sektor pariwisata, hotel, restoran, UMKM, transportasi, hingga membuka peluang lapangan kerja.
Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk merealisasikan gagasan tersebut sekitar Rp300 triliun. Menurutnya, nilai tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Jika hal itu terwujud, Presiden tetap bisa berkoordinasi dengan semua kementerian, rapat kabinet dilakukan via teleconference dan terbuka supaya masyarakat tahu apa yang menjadi program tiap-tiap Kementerian," papar Husen.
Husen menilai penyebaran kementerian juga dapat memberikan dampak positif bagi daerah yang selama ini memiliki tingkat aktivitas ekonomi relatif rendah. Ia mencontohkan wilayah Indonesia bagian timur yang tingkat hunian hotelnya disebut masih berada pada kisaran 30–40 persen.
"Bayangkan, yang saat ini terjadi, semua urusan harus ke Jakarta, menghabiskan anggaran daerah yang besar hanya untuk mendapatkan selembar surat," ujarnya.
Menurutnya, apabila sebagian kantor kementerian ditempatkan di daerah, perputaran uang akan lebih banyak terjadi di luar Jakarta. Kondisi tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi sekaligus menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini dinilai belum optimal.
Husen menegaskan bahwa gagasan tersebut membutuhkan sinergi antarkementerian karena kebijakan setiap kementerian memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya. Selain mendorong pemerataan ekonomi, penyebaran kantor kementerian juga dinilai dapat mengurangi konsentrasi aktivitas pemerintahan di Jakarta sehingga membantu mengatasi persoalan kemacetan.
"Untuk merealisasikan ide ini, semua Kementerian harus bersinergi, semua Kementerian pasti ada kaitannya dengan Kementerian yang lain, dan jika ini terwujud maka tidak akan memacetkan Jakarta lagi," jelasnya.
Ia menekankan bahwa para pembantu Presiden semestinya tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu membantu meringankan beban Presiden melalui kinerja yang kreatif, efektif, dan berorientasi pada hasil.
"Menjadi pembantu Presiden itu harusnya membantu meringankan tugas Presiden, bukan justru menambah beban Presiden, sekaligus harus kreatif, bekerja keras dan jujur dalam menjalankan tugas, jangan tiap tahun minta penambahan anggaran," ucap Husen.
Ia juga menyoroti pola pengelolaan anggaran kementerian. Menurutnya, setiap kementerian yang memperoleh alokasi anggaran perlu memiliki orientasi terhadap efisiensi dan hasil, bukan terus bergantung pada penambahan anggaran setiap tahun. Ia mempertanyakan belum adanya menteri yang menyatakan mampu mengelola anggaran secara lebih efisien hingga menghasilkan surplus. Menurutnya, kementerian yang mengelola sektor-sektor produktif seperti pertanian dan energi semestinya dapat mencari terobosan agar anggaran yang dikelola memberikan nilai tambah bagi negara. (E-3)
