13 hours ago
3
Yaya Sutarya, Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen(Dok.Pribadi)
Belajar Tak Pernah Berhenti: Antara Depri dan 9,9 Juta NEET
"Belajarnya menyenangkan dan sangat berdampak. Ini hal baru bagi saya, dan benar-benar menjadi bekal hidup," tutur Depri Eka Pratama. Waktu saya temui beberapa pekan lalu di Yogyakarta, ia baru saja selesai melayani pelanggan di salah satu dari empat gerai Kingbab.yaay miliknya. Omzetnya mencapai Rp64-75 juta per bulan—capaian yang sulit dibayangkan saat ia masih menjadi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bingung mencari arah.
Depri bukan sekadar kisah sukses wirausaha muda. Ia adalah bukti paling konkret dari sebuah konsep yang di Indonesia masih sering terlupakan: pendidikan adalah perjalanan seumur hidup, bukan bekal yang habis di ijazah terakhir.
Konsep pembelajaran sepanjang hayat—lifelong learning—memang terdengar seperti jargon di dokumen kebijakan. Tapi di negara dengan 9,9 juta anak muda NEET (Not in Employment, Education, or Training) pada tahun 2024, dan 7,24 juta penganggur terbuka per Februari 2026, konsep ini bukan lagi kemewahan. Ia adalah kebutuhan darurat.
Data berbicara dengan keras. Sekitar 30 persen perusahaan di Indonesia kesulitan merekrut talenta berkualitas. Empat puluh lima persen pengusaha memperkirakan persaingan talenta akan semakin ketat. Tiga puluh lima persen menyebut keterampilan digital sebagai hambatan terbesar—namun hanya 19 persen pekerja muda yang memiliki kualifikasi sesuai (PwC Hopes and Fears Survey 2025).
Di sinilah lifelong learning menunjukkan urgensinya. Dunia kerja berubah begitu cepat—otomatisasi, kecerdasan buatan, ekonomi hijau—sehingga keterampilan yang relevan hari ini bisa usang besok pagi. Tidak ada ijazah yang cukup untuk seumur hidup. Pendidikan formal memberi fondasi, tapi hanya pembelajaran berkelanjutan yang bisa menjaga seseorang tetap relevan.
Sekitar 40 hingga 45 persen generasi Milenial dan Gen Z Indonesia tidak menyelesaikan pendidikan menengah atas (Sensus BPS 2020). Mereka bukan anak-anak malas—sebagian besar terpaksa berhenti karena ekonomi keluarga, atau memang tidak cocok dengan sistem sekolah formal. Bagi mereka, pendidikan formal telah menutup pintu. Lalu ke mana mereka harus berpaling?
Jawabannya ada di lembaga kursus dan pelatihan—LKP—sebanyak 12.949 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. LKP adalah infrastruktur lifelong learning yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka menawarkan pendidikan kedua, ketiga, bahkan keempat bagi siapa pun yang ingin terus belajar dan meningkatkan keterampilan—tanpa harus kembali ke bangku sekolah formal.
Kursus bukan sekadar pelengkap di sela-sela rutinitas, melainkan denyut dari lifelong learning: cara seseorang terus memperbarui pengetahuan, menjaga daya saing, dan tetap relevan di tengah perubahan kerja, teknologi, dan masyarakat. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menegaskan bahwa belajar sepanjang hayat mencakup semua usia, semua konteks hidup, dan berbagai bentuk pembelajaran formal maupun nonformal, sehingga kursus justru menjadi pintu yang konkret agar gagasan itu hadir dalam keseharian.
Salah satu praktik baik lifelong learning di dunia Internasional, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Singapura, lewat program bertajuk SkillsFuture. Sebuah gerakan nasional yang diluncurkan pada tahun 2015 ditujukan untuk memberi kesempatan kepada warga Singapura mengembangkan potensi diri sepanjang hidup. Program ini berpusat pada kredit pelatihan, kursus pra-persetujuan, dan jalur reskilling yang dirancang agar pembelajaran tidak berhenti setelah sekolah formal.
Dari sisi sasaran usia, desain awalnya paling menonjol ditujukan kepada warga berusia 25 tahun ke atas melalui SkillsFuture Credit senilai S$500, yang dapat dipakai untuk kursus-kursus yang disetujui. Dalam pengembangan berikutnya, Singapura juga menambah fokus pada pekerja usia 40 tahun ke atas lewat SkillsFuture Level-Up Programme untuk memperkuat transisi karier dan peningkatan keterampilan pada fase pertengahan karier.
Kekuatan model Singapura bukan hanya pada kursusnya, tetapi pada cara bagaimana negara membuat kursus menjadi bagian dari sistem sosial-ekonomi: ada subsidi, pengakuan kompetensi, jalur belajar fleksibel, dan keterhubungan kuat dengan kebutuhan dunia kerja. Itulah sebabnya lifelong learning di Singapura tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi mekanisme yang mendorong produktivitas dan adaptasi tenaga kerja.
Di balik sebuah lembaga kursus yang tampak sederhana—sebuah ruang belajar, beberapa meja, seorang instruktur, dan murid yang datang sepulang kerja—sebenarnya sedang dibangun jembatan yang lebih besar: jembatan agar belajar tidak berhenti di sekolah dan tidak terputus oleh usia, status, atau alamat tinggal. Karena itu, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus penting dibaca bukan sebagai dokumen administratif belaka, melainkan sebagai upaya negara menata ekosistem agar kursus benar-benar menjadi bagian dari lifelong learning: lembaga harus berizin, instruktur perlu kompeten, kurikulum mesti terkait kebutuhan industri, dan sertifikat dari LKP terakreditasi harus punya daya guna yang diakui secara nasional.
Yang membuat kebijakan ini bernapas adalah ekosistem yang mengitarinya: pemerintah daerah yang tidak hanya menunggu petunjuk pusat, dunia usaha yang membuka kebutuhan keterampilan dengan jujur, dan masyarakat yang mulai memandang kursus sebagai investasi martabat, bukan jalan pintas. UNESCO sendiri menegaskan bahwa pembelajaran sepanjang hayat harus inklusif dan efektif untuk semua, sehingga keberhasilan kursus sangat bergantung pada akses yang adil, pengakuan terhadap hasil belajar, serta keterhubungan yang nyata dengan dunia kerja; di Indonesia, arah itu mulai tampak ketika program PKW dan PKK 2026 di 248 LKP menunjukkan hasil konkret, dengan sebagian besar peserta mampu membuka usaha atau memperoleh pekerjaan dalam waktu relatif singkat.
Pada titik inilah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 24 Tahun 2025 layak dipandang sebagai fondasi, bukan puncak. Ia memberi kerangka agar kursus tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan ditopang oleh standar mutu, sertifikasi, dan pengakuan resmi; tetapi agar kebijakan ini menjadi pilihan pemerintah dan masyarakat, perlu ruang pembiayaan yang terjangkau, kampanye publik yang mengubah stigma, jalur mikro-kredensial yang tersambung ke KKNI, dan kemauan industri untuk duduk bersama menyusun kebutuhan keterampilan. Ketika semua unsur itu bertemu, kursus tidak lagi terasa seperti alternatif kelas dua, melainkan jalan yang sah, modern, dan masuk akal untuk memelihara daya hidup warga di tengah perubahan zaman.
Kembali ke Depri: Pendidikan yang Tak Berujung
Waktu saya bertanya pada Depri—andai PKW tidak ada, di mana ia sekarang?—ia menjawab dengan jujur: entah. "Mungkin masih bingung, masih coba-coba," katanya.
Depri dan 16 karyawannya adalah bukti paling sederhana bahwa lifelong learning bekerja. Ia mengambil satu program kursus, lalu terus belajar mengembangkan usahanya hingga memiliki outlet keempat. Pendidikannya tidak berhenti di PKW—ia terus belajar dari pasar, dari pelanggan, dari kegagalan dan kesuksesan.
Kursus bukan sekadar pelatihan. Dalam kerangka pembelajaran sepanjang hayat, ia adalah jembatan antara keterbatasan masa lalu dan kemungkinan masa depan. Antara 9,9 juta NEET dan mimpi mereka. Antara Depri yang bingung dan Depri yang kini menjadi majikan bagi 16 orang.
Pertanyaannya: akankah kita bersama-sama membangun jembatan itu? Atau membiarkan jutaan anak muda lainnya tetap menunggu di seberang? (*)
Depri Eka Pratama di depan gerai Kingbab.yaay keempatnya di Jalan Gatak, Brajan, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
