1 hour ago
5
Mendagri Tito Karnavian (tengah).(dok.Kemendagri)
MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur agar kebutuhan dasar segera terpenuhi.
"Untuk Gubernur saya memberikan apresiasi karena dapat anggaran bantuan dari Pak Presiden, untuk Belanja Tidak Terduga 40 miliar, sudah bisa dieksekusi, realisasikan untuk membantu masyarakat dengan cepat, itu 43%. Ada juga yang 27%, 25%," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/9).
Tito menyampaikan hal tersebut setelah memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah daerah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur pada Selasa (8/9). Rapat yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri tersebut membahas percepatan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di NTT. Mendagri juga mendorong daerah dengan realisasi bantuan bencana yang masih rendah agar segera mempercepat penyalurannya.
Menurut dia, bantuan perlu segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih berada di tempat pengungsian maupun tenda darurat. Pemerintah daerah diminta memastikan masyarakat terdampak memperoleh kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, serta kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak-anak.
"Itu arahan Bapak Presiden jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat yang lagi ada di tenda misalnya, karena takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, pakaian atau kebutuhan khusus untuk ibu-ibu, anak-anak," ujarnya.
Selain bantuan, rapat koordinasi juga membahas penanganan hunian bagi warga terdampak bencana. Tito meminta pemerintah daerah mendata kerusakan, terutama rumah warga, sambil menunggu kondisi lapangan semakin stabil.
Pendataan tersebut menjadi dasar untuk menentukan bentuk bantuan dan pembangunan kembali rumah warga. Ia meminta verifikasi dilakukan secara berlapis agar data kerusakan akurat dan bantuan tepat sasaran.
Validasi juga diperlukan untuk memastikan klasifikasi tingkat kerusakan rumah tidak keliru. Setelah data dinyatakan valid, pemerintah menentukan bentuk bantuan berdasarkan tingkat kerusakan.
"Untuk yang ringan diberikan bantuan 15 juta, untuk yang sedang 30 juta, untuk yang berat 70 juta, bisa bangun sendiri di tanahnya," katanya.
Untuk rumah dengan kerusakan berat, pembangunan dapat dilakukan di lokasi semula atau in situ. Apabila lahan tidak memungkinkan dan warga harus direlokasi, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian di kawasan baru.
Dalam forum yang sama, pemerintah juga membahas perkembangan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Pembangunan hunian dilakukan melalui skema BNPB untuk hunian di lokasi semula dan melalui Kementerian PKP untuk pembangunan di kawasan relokasi.
Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Rencana nanti Senin, kita akan datang ke BPKP bersama LKPP. Intinya agar cepat selesaikan lelang, karena waktunya tinggal pendek ini," tutur Tito. (Ant/P-3)
