3 hours ago
4
Menko Polkam Djamari Chaniago dan Menko PMK Pratikno saat rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (9/9/2026).(Dok. Kemenko Polkam)
MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascakonflik sosial di Provinsi Papua Pegunungan. Fokus utama penanganan saat ini diarahkan pada pembangunan kembali 333 unit rumah warga serta sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat bentrokan antarkelompok.
"Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama, artinya semua harus bergerak cepat," ujar Djamari dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya yang digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (9/9).
Prioritas Pembangunan Infrastruktur
Djamari menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan mengakomodasi laporan kebutuhan mendasar yang diajukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data yang diterima, terdapat kerusakan signifikan pada hunian warga dan akses publik yang harus segera ditangani agar aktivitas masyarakat kembali normal.
| Rumah Warga | 333 Unit |
| Jembatan | 1 Unit |
| Gedung Sekolah (SD) | 2 Sekolah (2 Ruang Kelas) |
| PAUD | 1 Unit |
Untuk memastikan efektivitas di lapangan, Menko Polkam meminta setiap unsur pelaksana memiliki penanggung jawab yang jelas guna menghindari tumpang tindih antarlembaga. Ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara untuk membagi tugas lintas kementerian/lembaga secara spesifik.
Pendekatan Kultural dan Jangka Panjang
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan bahwa pemulihan tidak boleh hanya terpaku pada pembangunan fisik. Menurutnya, pendekatan kultural sangat krusial untuk menyelesaikan akar persoalan dan mencegah konflik berulang.
"Ini memang PR berat kita ke depan, sehingga pendekatan kultural menjadi lebih penting. Penanganan jangka menengah diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang menjadi akar konflik," kata Pratikno.
Pratikno juga mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan secara akurat. Validitas data menjadi kunci agar proses verifikasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan tidak terhambat oleh kendala administratif.
Latar Belakang Konflik
Konflik sosial yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Mei 2026 melibatkan kelompok masyarakat Lani dan Yali, serta warga dari Kabupaten Lanny Jaya. Bentrokan dipicu oleh insiden kecelakaan lalu lintas dan kasus pembunuhan seorang perempuan yang kemudian meluas menjadi kerusuhan antarkelompok.
Berdasarkan data Polda Papua per 19 Mei 2026, tercatat sebanyak 874 warga sempat mengungsi akibat kejadian tersebut. Meski proses perdamaian secara adat melalui prosesi "patah panah dan lepas tali busur" telah dilakukan, pemerintah tetap memprioritaskan pemulihan fisik dan sosial ekonomi bagi para korban terdampak. (Ant/I-1)
