1 day ago
10
Foto satelit memperlihatkan kawasan Tel al-Sultan di Rafah, Gaza selatan, yang rata dengan tanah akibat serangan Israel, 23 Oktober 2025.(Planet Labs PBC/AFP)
UTUSAN Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, mengatakan implementasi penuh rencana pelucutan senjata Hamas menjadi satu-satunya jaminan untuk mencegah tragedi 7 Oktober 2023 kembali terjadi. Ia menegaskan pelaksanaan rencana tersebut akan didasarkan pada mekanisme verifikasi, bukan kepercayaan kepada pihak-pihak yang terlibat.
Pernyataan Mladenov disampaikan dalam wawancara dengan televisi terkemuka di Israel, Channel 12, Minggu (9/8) waktu setempat, beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan menolak secara tegas rencana 15 poin tersebut. Netanyahu juga dilaporkan membatalkan rencana penarikan terbatas pasukan Angkatan Bersenjata Israel (IDF) dari sejumlah wilayah di Gaza selatan yang sebelumnya telah disetujuinya.
Mladenov mengatakan tujuan rencana tersebut adalah memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi keamanan Israel dan tragedi seperti serangan 7 Oktober 2023 tidak terulang.
“Apa yang terjadi pada 7 Oktober tidak akan pernah lagi dibiarkan terjadi, selama kita menjalankan rencana Board of Peace secara penuh. Pilihan yang kami tawarkan saat ini adalah satu-satunya jalan untuk maju yang menjamin tragedi ini tidak akan terjadi lagi,” kata Mladenov.
Ia menegaskan Israel tidak diwajibkan menarik pasukannya dari posisi saat ini sebelum terdapat langkah nyata yang menunjukkan proses pelucutan senjata Hamas telah berjalan dan dapat diverifikasi.
“Tidak seorang pun diwajibkan melakukan apa pun--terlebih dahulu Israel--sebelum kami benar-benar memiliki langkah-langkah yang terverifikasi di lapangan. Jika ada pelucutan senjata yang terverifikasi, senjata diambil dari kelompok-kelompok bersenjata, disimpan, dan pada akhirnya dibuat tidak dapat digunakan, Israel kemudian menarik diri dari Gaza,” ujarnya.
Penarikan Pasukan Bertahap
Rencana tersebut mengatur Hamas menyerahkan kendali atas Gaza kepada badan teknokratis Palestina yang berada di bawah Board of Peace, yakni National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Mladenov mengatakan garis kuning atau Yellow Line yang menjadi pembatas antara wilayah yang dikuasai Israel dan Hamas berdasarkan gencatan senjata Oktober 2025 akan menjadi salah satu acuan dalam proses tersebut.
Ia mengatakan pasukan IDF tidak diminta bergerak lebih jauh ke dalam Gaza dari posisi mereka saat ini. Namun, penarikan pasukan Israel akan dilakukan secara bertahap setelah setiap sektor Gaza dinyatakan telah dilucuti dan senjata Hamas diverifikasi telah diamankan serta dibuat tidak dapat digunakan.
“Garis kuning jelas akan bergerak semakin mundur setelah pelucutan senjata di Gaza. Setelah setiap sektor geografis dilucuti dan senjatanya disertifikasi--bahwa senjata tersebut telah diambil alih dan disimpan oleh NCAG, Board of Peace, serta dibuat tidak dapat digunakan--Israel diwajibkan mundur secara bertahap, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya mencapai pagar perbatasan Gaza,” kata Mladenov.
Menurut dia, rencana tersebut juga tidak membatasi kemampuan Israel merespons ancaman yang dinilai membahayakan pasukannya secara langsung.
“Tidak ada bagian dari rencana yang sedang kami siapkan yang membatasi pilihan Israel untuk merespons ancaman jika ancaman itu segera terjadi dan benar-benar membahayakan pasukan mereka,” ujarnya.
Mladenov memperkirakan penghancuran seluruh jaringan terowongan Hamas di Gaza dapat memerlukan waktu lebih dari satu dekade. Namun, menurut dia, keterlibatan Board of Peace dapat mempercepat proses tersebut.
Tekankan Mekanisme Verifikasi
Mladenov juga menepis kekhawatiran di Israel bahwa rencana tersebut terlalu bergantung pada kepercayaan antara para pihak. Ia mengatakan setiap tahapan akan diawasi melalui mekanisme verifikasi.
“Banyak orang di Israel berpikir bahwa kami membangun seluruh rencana ini berdasarkan kepercayaan. Namun, satu-satunya cara kita menjalankannya adalah jika kita semua sepakat bahwa tidak ada yang dilakukan berdasarkan kepercayaan dan semuanya harus diverifikasi serta dilakukan secara bertahap,” katanya.
Ia menambahkan, “Saya tidak membangun semua ini berdasarkan kepercayaan, begitu juga dengan kami semua. Kami sangat sadar terhadap risiko yang ada ke depan. Kami membangunnya berdasarkan verifikasi dan itulah dasar utamanya. Melalui proses verifikasi tersebut, kami memiliki peluang.”
Menurut Mladenov, akan ada mekanisme verifikasi untuk memastikan seluruh pihak memenuhi komitmen mereka. Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, seluruh proses dapat dihentikan.
Ia juga mengapresiasi peran Mesir, Turki, dan Qatar dalam proses negosiasi. Menurutnya, tanpa peran para mediator tersebut, kesepakatan Hamas untuk menerima roadmap tersebut akan sulit tercapai.
Netanyahu Batalkan Penarikan Pasukan
Di tengah upaya tersebut, Netanyahu justru menyatakan menolak rencana Board of Peace dan menegaskan Israel tidak akan menarik pasukannya dari wilayah Gaza sebelum Hamas menyerahkan seluruh senjatanya.
Channel 12 melaporkan Netanyahu sebelumnya telah menyetujui secara pribadi penarikan percontohan IDF dari tiga wilayah kecil di sekitar Rafah, Gaza selatan. Rencana tersebut telah dibahas dalam konsultasi yang melibatkan Netanyahu, Kepala Staf IDF Letjen Eyal Zamir, militer Israel, serta Amerika Serikat.
Namun, dalam 24 jam terakhir, Netanyahu disebut mengubah sikapnya dan memerintahkan kabinet bahwa tidak akan ada penarikan pasukan dari Gaza sebelum Hamas sepenuhnya melucuti senjata.
Perubahan sikap tersebut bahkan dilaporkan mengejutkan kalangan keamanan Israel. Seorang pejabat keamanan mengatakan keputusan terbaru Netanyahu baru diketahui pihak keamanan melalui pemberitaan media.
Kantor Perdana Menteri Israel belum memberikan komentar atas laporan tersebut.
Gedung Putih tak Khawatir
Sementara itu, pejabat Gedung Putih disebut tidak terlalu mengkhawatirkan penolakan Netanyahu terhadap rencana tersebut. Sikap Netanyahu dinilai sebagai bagian dari retorika politik menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober.
Seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan Washington memahami kebutuhan politik Netanyahu selama periode pemilu, selama pemerintah Israel tetap menjalankan langkah yang diminta Amerika Serikat, termasuk mengendalikan serangan di Gaza.
Menurut laporan Channel 12, Netanyahu sebelumnya juga berbicara dengan utusan Presiden AS Donald Trump sekaligus menantunya, Jared Kushner. Dalam percakapan tersebut, Netanyahu disebut menyampaikan bahwa dirinya tidak yakin Hamas akan bersedia melucuti senjata, tetapi tetap siap memberikan kesempatan kepada rencana 15 poin tersebut.
Dahlan Kritik Netanyahu
Penolakan Netanyahu terhadap rencana tersebut juga mendapat kritik dari tokoh Palestina Mohammad Dahlan. Mantan pejabat Fatah itu menyebut keputusan Netanyahu sebagai tantangan dan bentuk penolakan terhadap upaya pemerintahan Trump.
Dahlan mengatakan para mediator kini melihat Netanyahu sebagai hambatan dalam upaya mencapai keamanan dan stabilitas di Gaza.
Dahlan diketahui menjadi salah satu tokoh yang terlibat dalam pembicaraan mengenai masa depan Gaza setelah perang. Ia juga menjadi penasihat dekat Presiden Emirat Arab Mohammed bin Zayed dan disebut berkonsultasi erat dengan Jared Kushner dalam penyusunan rencana pengelolaan Gaza pascaperang.
Rencana Board of Peace sendiri menempatkan pelucutan senjata Hamas sebagai salah satu elemen utama transisi politik dan keamanan Gaza. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap dengan pengawasan dan verifikasi, sementara penarikan pasukan Israel dikaitkan dengan kemajuan nyata dalam proses pelucutan senjata tersebut. (Times of Israel/B-3)
