15 hours ago
5
(MI/Seno)
SETIAP kali terjadi pergantian menteri, pendidikan Indonesia hampir selalu menghadapi pertanyaan yang sama: apa yang akan berubah? Kurikulum baru? Pendekatan pembelajaran baru? Istilah baru? Pergantian kebijakan semacam ini bukan persoalan kecil. Sekolah harus menyesuaikan dokumen, guru mengikuti sosialisasi, buku berubah, dan masyarakat kembali belajar memahami istilah-istilah baru.
Ketika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkenalkan pembelajaran mendalam sebagai pendekatan pembelajaran, pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah pendekatan itu baik. Pertanyaan yang lebih strategis ialah: apakah pembelajaran mendalam akan bertahan ketika pemerintahan dan menteri berganti? Jawabannya tidak boleh bergantung pada nama. Yang harus dipertahankan ialah hakikat pembelajarannya. Jangan mengabadikan label, abadikan prinsip.
Di sejumlah sistem pendidikan negara maju, istilah deep learning memang dikenal dan digunakan. Australia, misalnya, dalam dokumen kurikulumnya memberi perhatian pada deep learning, pedagogi berbasis bukti, pengembangan pengetahuan yang kuat, pengurutan pembelajaran secara sistematis, dan kemampuan peserta didik menggunakan serta mentransfer pengetahuan. Namun, Australia tidak menjadikan ‘deep learning’ sebagai nama resmi satu-satunya pendekatan pedagogis nasional. Sebagian sekolah dan jaringan sekolah di Australia memang secara eksplisit menggunakan deep learning atau new pedagogies for deep learning. Akan tetapi, pada tingkat sistem nasional, yang lebih ditekankan ialah kualitas pembelajaran dan praktik pedagogisnya, bukan keharusan menggunakan satu label tertentu. Pelajaran pentingnya sederhana: pembelajaran dapat mendalam tanpa harus selalu bernama pembelajaran mendalam.
Indonesia justru mempunyai peluang untuk mengambil pelajaran tersebut. Kita boleh memiliki nomenklatur resmi pendekatan pembelajaran mendalam karena sebuah kebijakan nasional memang membutuhkan bahasa bersama. Namun, jangan sampai nama tersebut menjadi tujuan. Jika suatu hari seorang menteri baru mengganti istilah ‘pembelajaran mendalam’ dengan istilah lain, tetapi tetap mempertahankan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, memungkinkan peserta didik memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pengetahuan, apakah berarti pembelajaran mendalam telah hilang? Tentu tidak. Sebaliknya, jika nama ‘pembelajaran mendalam’ tetap dipertahankan dalam dokumen, tetapi praktik di kelas masih didominasi hafalan, mengejar ketuntasan materi, latihan soal, dan persiapan ujian, apakah pembelajarannya sudah mendalam? Juga tidak.
KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN
Persoalannya ialah keberlanjutan kebijakan. Kebijakan pendidikan sebaiknya tidak menjadi kebijakan menteri. Kita membutuhkan kurikulum nasional yang melampaui masa jabatan menteri. Pendekatan pembelajaran pun seharusnya tidak diposisikan sebagai ‘milik’ seorang menteri atau satu periode pemerintahan. Pembelajaran mendalam harus ditempatkan sebagai bagian dari evolusi pemikiran pendidikan nasional, bukan sebagai proyek administratif kementerian. Hakikatnya terletak pada pertanyaan: bagaimana sekolah membuat peserta didik sungguh-sungguh belajar?
Peserta didik perlu memahami, bukan sekadar mengingat. Mereka perlu mampu mengaplikasikan pengetahuan, bukan hanya menjawab pertanyaan tentang pengetahuan. Mereka perlu menghubungkan apa yang dipelajari dengan kehidupan nyata, mentransfernya ke situasi baru, dan merefleksikan proses belajarnya. Itulah yang harus diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Namun, mengatakan bahwa label tidak penting bukan berarti pemerintah tidak membutuhkan kerangka kerja. Justru sebaliknya. Kerangka kerja diperlukan agar gagasan tidak berhenti sebagai slogan.
KOMPONEN
Dalam kebijakan Kemendikdasmen, pembelajaran mendalam telah dirumuskan dengan sejumlah komponen yang saling berkaitan: praktik pedagogis; pengalaman belajar melalui memahami, mengaplikasi, dan merefleksi; prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan; serta orientasi pada delapan dimensi profil lulusan. Kerangka kerja semacam ini penting untuk memberikan bahasa bersama bagi guru, kepala sekolah, pengawas, pengembang kurikulum, lembaga pendidikan guru, dan pengambil kebijakan. Akan tetapi, kerangka itu sebaiknya tidak berubah menjadi format administrasi baru.
Bahaya terbesar justru muncul apabila guru mulai bertanya: “Apakah RPP saya sudah pembelajaran mendalam? Apakah metode saya sudah sesuai sintaks pembelajaran mendalam? Apakah setiap pembelajaran harus berupa proyek?” Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pusat perhatian, kita berisiko mengulangi pola lama: sebuah gagasan pendidikan yang baik berubah menjadi kepatuhan administratif.
Pembelajaran mendalam tidak mempunyai satu metode khusus. Guru dapat menggunakan penjelasan langsung, diskusi, eksperimen, membaca ekstensif, pemecahan masalah, pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi, latihan terstruktur, atau berbagai strategi lain. Yang menentukan bukan nama metodenya, melainkan kedalaman pengalaman belajar yang dihasilkan. Seorang siswa yang membaca teks dengan sungguh-sungguh, memahami gagasan, menghubungkannya dengan pengalaman, menggunakannya untuk memecahkan persoalan, kemudian merefleksikan pemahamannya, dapat mengalami pembelajaran mendalam. Tidak perlu ada proyek yang rumit.
Keberhasilan pembelajaran mendalam tidak seharusnya pertama-tama diukur dari berapa banyak sekolah yang memasang istilah tersebut dalam dokumen. Ukuran yang lebih penting ialah perubahan yang terjadi di kelas. Apakah pertanyaan guru semakin mendorong penalaran? Apakah peserta didik semakin mampu menjelaskan alasan, bukan hanya memberikan jawaban? Apakah pengetahuan dari satu mata pelajaran semakin dapat digunakan dalam konteks lain? Apakah peserta didik mampu menerapkan pengetahuan dalam persoalan kehidupan nyata? Apakah mereka memperoleh kesempatan untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari? Apakah delapan dimensi profil lulusan benar-benar tumbuh melalui pengalaman belajar, bukan sekadar menjadi daftar dalam dokumen? Jika jawabannya ya, sesungguhnya pembelajaran mendalam sedang berlangsung—bahkan jika kelak nama kebijakannya berubah. Inilah cara membuatnya berkelanjutan.
EMPAT LAPISAN
Agar tidak hilang ketika menteri berganti, pembelajaran mendalam perlu ditempatkan pada empat lapisan keberlanjutan. Pertama, masuk ke dalam filosofi kurikulum nasional. Pembelajaran mendalam harus menjadi orientasi kualitas belajar, bukan program kementerian yang berdiri sendiri. Kedua, masuk ke dalam desain kurikulum. Materi harus diseleksi berdasarkan keesensialannya sehingga guru memiliki cukup waktu untuk membangun pemahaman. Kurikulum yang terlalu padat akan selalu mendorong guru kembali kepada pembelajaran dangkal.
Ketiga, masuk ke dalam pendidikan dan pengembangan profesional guru. Guru tidak cukup diberi sosialisasi tentang istilah pembelajaran mendalam. Mereka perlu memahami bagaimana merancang pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pengetahuan. Keempat, masuk ke dalam sistem asesmen. Selama sistem penilaian lebih menghargai kemampuan mengingat daripada memahami, menerapkan, menalar, dan mentransfer, sekolah akan sulit bergerak menuju pembelajaran mendalam. Apa yang diujikan pada akhirnya menentukan apa yang dianggap penting oleh sekolah. Dengan demikian, keberlanjutan tidak dicapai dengan mempertahankan nama, tetapi dengan menanamkan prinsip ke dalam sistem.
Indonesia sebenarnya sudah cukup lama mengenal berbagai gagasan yang substansinya mendukung pembelajaran mendalam: pembelajaran aktif, kontekstual, konstruktivistik, berbasis masalah, berbasis proyek, literasi, penalaran tingkat tinggi, dan berbagai bentuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Masalahnya bukan selalu kekurangan gagasan. Masalahnya ialah ketidakberlanjutan kebijakan dan lemahnya pelembagaan gagasan tersebut. Tantangan terbesar pembelajaran mendalam bukan bagaimana membuat istilah ini semakin populer. Tantangannya ialah bagaimana membuat kerangka kerja pembelajaran mendalam begitu melekat dalam sistem pendidikan sehingga tidak lagi bergantung pada siapa menterinya.
Keberhasilan tertinggi pembelajaran mendalam justru terjadi apabila suatu hari nanti istilah tersebut tidak lagi perlu disebut-sebut. Guru melaksanakannya karena itulah cara yang dianggap wajar untuk mengajar. Kepala sekolah mendukungnya karena itulah budaya sekolah. LPTK menyiapkan guru untuk itu. Buku teks dirancang untuk itu. Asesmen mengukurnya. Kurikulum menyediakan waktunya. Pada saat itulah pembelajaran mendalam telah menjadi budaya belajar nasional, bukan sekadar nomenklatur kebijakan.
Jika suatu hari pemerintahan berganti dan menteri berganti, tidak perlu ada kegelisahan apakah istilah ‘pembelajaran mendalam’ akan tetap digunakan atau tidak.
Yang harus kita tanyakan yang jauh lebih substantif: Apakah peserta didik masih belajar secara mendalam? Jika jawabannya tetap ya, kebijakan pendidikan kita telah berhasil mencapai sesuatu yang jauh lebih penting daripada mempertahankan sebuah nama. Jangan mengabadikan labelnya. Abadikan substansi pendekatannya.
