3 hours ago
7
Suahasil Nazara.(Dok Kemenkeu)
PERGANTIAN Purbaya Yudhi Sadewa oleh Suahasil Nazara di kursi Menteri Keuangan secara mendadak Senin (14/9) menjadi sorotan. Guru Besar Partai Politik dan Sistem Kepartaian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al-Hamdi mengatakan, pergantian menteri memang kewenangan presiden karena menteri berkedudukan sebagai pembantu presiden. Namun, kewenangan tersebut tetap dapat dilihat dari sisi kepatutan dalam proses pemerintahan.
“Seorang pemimpin tetap perlu menunjukkan bagaimana menghormati orang yang sebelumnya menjalankan tugas sebagai pembantunya,” papar Prof. Ridho seperti dikutip Rabu (16/9).
Ia menyebut, sebelum dicopot, sewajarnya menteri tersebut mendapat pemberitahuan secara resmi. Orang yang bersangkutan dipanggil lebih dahulu dan dijelaskan akan ada pergantian.
"Kekuasaan memang punya kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi kepatutan dan komunikasi tetap penting. Kekuasaan bisa terasa kejam ketika orang yang sedang bekerja tiba-tiba harus menerima keputusan seperti itu,” papar dia.
Menurut Prof. Ridho, dinamika tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi dalam proses pergantian pejabat publik. Pergantian figur di tingkat menteri bukan hanya berkaitan dengan keputusan politik, melainkan juga menyangkut keberlanjutan kerja birokrasi dan koordinasi pemerintahan.
Dari sisi birokrasi, pergantian pejabat secara tiba-tiba berpotensi memengaruhi dinamika internal kementerian, terutama ketika terdapat program dan penataan birokrasi yang sedang berjalan.
“Kalau terjadi pergantian, yang harus dijaga adalah sistemnya. Pemerintahan harus tetap berjalan berdasarkan aturan dan kepentingan publik,” terang dia.
Ia menambahkan, partai politik dan penguasa harus mengembangkan visi untuk kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan jabatan atau kelompoknya. Pada akhirnya, pemerintah akan berhadapan langsung dengan rakyat yang merasakan dampak dari setiap keputusan politik. (AT/E-4)
