3 hours ago
7
ilustrasi uang yang disita KPK dari OTT pejabat Kementerian ATR/BPN.(Antara)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pihak swasta sempat memberikan uang sejumlah Rp300 juta kepada pihak-pihak di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebelum terjadi operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan kementerian tersebut.
“Diduga sekitar Maret ada pemberian uang sejumlah Rp300 juta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9).
Budi mengatakan KPK menduga Rp300 juta tersebut diberikan untuk pengurusan hak guna bangunan (HGB) atas sejumlah tanah yang dikelola swasta. Oleh sebab itu, dia mengatakan pemberian Rp1,5 miliar oleh pihak swasta kepada pihak Kementerian ATR/BPN bukan yang pertama.
“Kami perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh swasta kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini diduga bukan pemberian yang pertama,” katanya.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) perusahaan swasta di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur perusahaan swasta Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara swasta.
Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Ant/P-3)
