1 day ago
1
Ilustrasi(ANTARA)
PEMPROV DKI Jakarta menargetkan pengelolaan transportasi dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu beralih ke PT Transportasi Jakarta (Trans-Jakarta) mulai 2027.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pengalihan pengelolaan itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan transportasi menuju wilayah kepulauan.
Menurut Pramono, selama ini transportasi menuju Kepulauan Seribu masih dikelola Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Skema tersebut dinilai belum memberikan hasil optimal.
“Berdasarkan itu, akhirnya saya memutuskan untuk mengelola transportasi dari katakanlah Jakarta daratan, ke Kepulauan Seribu, itu akan dikelola oleh Transjakarta,” kata Pramono di Jakarta Utara, Senin (10/8).
Pramono menilai Transjakarta memiliki pengalaman dan kapasitas dalam mengelola layanan transportasi publik dengan cakupan besar. Kinerja operator transportasi tersebut juga dinilai semakin baik.
“Kami melihat ini menjadi sangat tidak efisien karena pengalaman yang ada di Jakarta sendiri, di lima wilayah perkotaan yang ada, performa dari Transjakarta sekarang ini cukup sangat baik, mengelola kurang lebih hampir 10.000 bus, lebih bahkan,” ujarnya.
Kepercayaan Publik Meningkat
Pramono menyebut peningkatan jumlah pengguna Transjakarta menjadi salah satu indikator membaiknya layanan. Selain jumlah penumpang, ketepatan waktu dan pelayanan di lapangan turut menjadi pertimbangan.
“Ketepatan waktu, kemudian di lapangannya, dan seperti kita ketahui peningkatan orang menggunakan Transjakarta juga tinggi sekali. Bulan ini saja, bulan lalu saja naik menjadi 14,99 persen, ini kenaikannya,” kata Pramono.
Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Transjakarta semakin tinggi.
“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta sekarang memberikan kepercayaan kepada Transjakarta,” lanjutnya.
Regulasi dan Tarif Disiapkan
Meski ditargetkan berjalan pada 2027, mekanisme pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu masih dalam tahap pematangan.
Pemprov DKI harus menyesuaikan sejumlah regulasi, termasuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub). Skema tarif juga akan ditentukan dalam proses tersebut.
“Nanti mekanismenya sedang dimatangkan karena harus merubah Perda, Pergub, dan nanti berapa tarifnya. Yang pasti tarifnya akan lebih murah kalau dikelola secara profesional seperti apa yang dilakukan saat ini di Transjakarta,” tandas Pramono.
