2 weeks ago
22
Sekjen PBB Antonio Guterres(ANTARA FOTO/Media Center KTT ASEAN 2023/Akbar Nugroho Gumay)
SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres, menggelar pertemuan dengan Presiden Siprus, Nikos Christodoulides, guna membahas peluang dimulainya kembali negosiasi penyelesaian konflik Siprus. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah kunjungan resmi Guterres ke pulau terisolasi tersebut.
"Pertemuan yang bermakna dan tulus antara Presiden Siprus dan Sekjen PBB telah usai. Kami menyambut baik komitmen politik pribadi yang tulus dan tegas dari Sekjen PBB terhadap upaya untuk melanjutkan negosiasi," ujar Juru Bicara Pemerintah Siprus, Konstantinos Letymbiotis, seusai pertemuan pada Selasa (28/7) waktu setempat.
Letymbiotis menambahkan, Pemerintah Siprus berharap negosiasi reunifikasi dapat resmi bergulir kembali sebelum masa jabatan Guterres sebagai Sekjen PBB berakhir pada awal 2027.
Dalam rangkaian kunjungannya, Guterres juga dijadwalkan bertemu dengan pemimpin komunitas Siprus Turki, Tufan Erhurman. Selain agenda bilateral, sebuah pertemuan tripartit antara Guterres, Christodoulides, dan Erhurman diagendakan berlangsung pada Rabu (29/7).
Kendati demikian, Pemerintah Siprus menyoroti sikap keras Turki yang dinilai masih menjadi ganjalan utama dalam proses perdamaian.
"Kami kini berada pada titik di mana semua pihak, kecuali Turki, sepakat mengenai tujuan yang telah ditetapkan; dan ada satu pihak, yakni Turki, yang melakukan pendudukan dengan mengabaikan dan meremehkan hukum internasional serta legitimasi internasional," tegas Letymbiotis.
"Oleh karena itu, Turki harus terlebih dahulu kembali ke kerangka legitimasi internasional agar kita dapat membahas inti dari tujuan kami, yakni melanjutkan negosiasi dari titik di mana negosiasi tersebut terhenti," lanjutnya.
Secara historis, Pulau Siprus terpecah menjadi wilayah etnis Yunani di selatan dan etnis Turki di utara sejak invasi militer Turki pada 1974. Wilayah utara kemudian memproklamirkan diri sebagai Republik Turki Siprus Utara pada 1983, namun hingga kini keberadaannya hanya diakui oleh Ankara.
Upaya mediasi PBB untuk menyatukan kembali kedua wilayah tersebut sempat mengalami kemandekan usai gagalnya perundingan krusial di Crans-Montana, Swiss, pada 2017 silam. (Ant/Sputnik/RIA Novosti/P-4)
